Soal Posko JOIN, PPP Sebut Ini Masalah Moral dan Etika
Soal Posko JOIN, PPP Sebut Ini Masalah Moral dan Etika
A
A
A
SEMARANG - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Mustakim menegaskan, partainya tidak terusik dengan manuver politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang mendirikan Posko Jokowi-Cak Imin (JOIN).
Secara politik, langkah pria yang akrab disapa Cak Imim dianggap masih kategori wajar sebagai sebuah parpol yang punya ambisi kekuasaan.
"Ya silakan, memang itu ruang untuk berparpol. Kalau beliau tidak menyebutkan ambisi, jangan-jangan bukan orang parpol. Justru ini adalah hal yngg sangat biasa, karena itulah (esensi) parpol," ujar Ahmad Mustakim di lokasi musyawarah nasional (munas) alim ulama PPP di Hotel Patrajasa, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/4/2018) malam.
Meski demikian kata dia, jika bicara hubungan kausalitas, secara moral dan etika, aksi Cak Imin dianggap kurang wise (bijaksana), karena tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dengan parpol mitra koalisi pendukung Presiden Jokowi.
"Secara teoritis seyogianya memang ada komunikasi sebelumnya dengan partai-partai koalisi sehingga saat mengeluarkan statemen sudah ada kesepahaman di partai koalisi. Oleh karena itu, kami tidak bisa mewakili cara pandang untuk ambil keputusan itu, itu sudah masuk ranah etika," tandasnya.
Itu pula sebabnya partainya tidak mau terburu-buru mendeklarasikan cawapres Jokowi dari PPP, yakni Ketua Umum Muhammad Romahurmuziy.
Pendeklarasian cawapres dari PPP masih menunggu masukan dari para ulama dan majelis syariah PPP dari 34 provinsi di Indonesia yang menggelar munas hari ini.
"Munas alim ulama yang dilaksanakan 13 sampai 14 April 2018 ini akan merumuskan kriteria dulu dan sesuai arahan para ulama," kata Ketua OC munas alim ulama PPP ini.
Menurut dia, sebagai partai pendukung pemerintah, inisiasi munas alim ulama ini jauh lebih besar urgensinya bagi bangsa. Urgensi pertama, mempertegas peran ulama dalam menjaga NKRI. Kedua, bagaimana menghasilkan kepentingan dalam bingkai Islam Rahmatan lil Alamin (Islam rahmat untuk semua penghuni alam).
"Jadi sudah sangat tegas, jangkauan munas ini sangat luas dibanding, mohon maaf, yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita sebelumnya. Ini guidance ke depan yang puncaknya 17 April 2019," pungkasnya.
Secara politik, langkah pria yang akrab disapa Cak Imim dianggap masih kategori wajar sebagai sebuah parpol yang punya ambisi kekuasaan.
"Ya silakan, memang itu ruang untuk berparpol. Kalau beliau tidak menyebutkan ambisi, jangan-jangan bukan orang parpol. Justru ini adalah hal yngg sangat biasa, karena itulah (esensi) parpol," ujar Ahmad Mustakim di lokasi musyawarah nasional (munas) alim ulama PPP di Hotel Patrajasa, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/4/2018) malam.
Meski demikian kata dia, jika bicara hubungan kausalitas, secara moral dan etika, aksi Cak Imin dianggap kurang wise (bijaksana), karena tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dengan parpol mitra koalisi pendukung Presiden Jokowi.
"Secara teoritis seyogianya memang ada komunikasi sebelumnya dengan partai-partai koalisi sehingga saat mengeluarkan statemen sudah ada kesepahaman di partai koalisi. Oleh karena itu, kami tidak bisa mewakili cara pandang untuk ambil keputusan itu, itu sudah masuk ranah etika," tandasnya.
Itu pula sebabnya partainya tidak mau terburu-buru mendeklarasikan cawapres Jokowi dari PPP, yakni Ketua Umum Muhammad Romahurmuziy.
Pendeklarasian cawapres dari PPP masih menunggu masukan dari para ulama dan majelis syariah PPP dari 34 provinsi di Indonesia yang menggelar munas hari ini.
"Munas alim ulama yang dilaksanakan 13 sampai 14 April 2018 ini akan merumuskan kriteria dulu dan sesuai arahan para ulama," kata Ketua OC munas alim ulama PPP ini.
Menurut dia, sebagai partai pendukung pemerintah, inisiasi munas alim ulama ini jauh lebih besar urgensinya bagi bangsa. Urgensi pertama, mempertegas peran ulama dalam menjaga NKRI. Kedua, bagaimana menghasilkan kepentingan dalam bingkai Islam Rahmatan lil Alamin (Islam rahmat untuk semua penghuni alam).
"Jadi sudah sangat tegas, jangkauan munas ini sangat luas dibanding, mohon maaf, yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita sebelumnya. Ini guidance ke depan yang puncaknya 17 April 2019," pungkasnya.
(maf)
Explore More