Munas Alim Ulama, PPP Ingin Terkait SARA di Medsos Bisa Ada Solusi
Jum'at, 13 April 2018 - 04:40 WIB
Munas Alim Ulama, PPP Ingin Terkait SARA di Medsos Bisa Ada Solusi
A
A
A
SEMARANG - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar musyawarah nasional (munas) alim ulama di Hotel Patrajasa, Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat-Sabtu (13-14 April 2018). Selain itu juga digelar puncak peringatan Harlah ke 45 PPP.
Ketua OC Harlah ke 45 PPP Ahmad Mustakim mengatakan, munas alim ulama ini sangat penting seiring maraknya benturan ideologi maupun non ideologi di media sosial (medsos).
PPP merasa miris semakin maraknya kejadian yang saling menyudutkan dan kambinghitamkan satu sama lain yang cenderung menjurus ke isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jika persoalan ini tidak segera dicarikan solusinya, bukan tidak mungkin terjadi disintegrasi.
"Ini (isu SARA) tema sentral yang nantinya menjadi pembahasan dalam Munas Alim Ulama PPP," ujar Ahmad Mustakim didampingi panitia acara, kepada wartawan di lokasi munas, Kamis (12/4/2018) malam.
Wakil Sekjen DPP PPP ini menyebutkan, selain forum silaturahmi untuk merespons berbagai isu aktual di seluruh wilayah Indonesia, Munas Alim Ulama PPP ini juga menjadi forum musyawarah, olah pikir, dan diskusi untuk kemudian merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah.
Dalam munas ini, alim ulama dari 34 provinsi membawa masalah di daerah masing-masing. "Nanti ketika didiskusikan akan menjadi representasi dari isu-isu aktual di seluruh Indonesia agar bisa menjadi renungan dan diambil manfaatnya," katanya.
Hasil pertemuan para ulama ini juga dianggap penting untuk menjaga kondusivitas perhelatan pesta demokrasi di Tanah Air, baik pilkada serentak, pilpres, maupun pileg. Terlebih tahun depan untuk pertama kalinya Pilpres dan Pileg digelar dengan waktu bersamaan.
"Kita tahu politik tidak bisa dihindarkan, harus ada panduan yg sifatnya moral dan etika. Oleh karena itu, hadirnya munas ulama ke 2 ini bisa memberi panduan menyongsong pilpres, pileg, dan pilkada serentak sehingga Indonesia tetap menjadi NKRI yang damai," paparnya.
Munas Alim Ulama ini dipimpin oleh Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimoen Zubair dan Pelakasana Harian KH Syukron Makmun. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin juga dijadwalkan hadir pada kegiatan ini.
Adapun peserta munas adalah para pimpinan Majelis Syariah DPP, pimpinan Majelis Syariah DPW serta utusan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam dari seluruh Indonesia. Munas ini ditargetkan dihadiri 190 ulama, namun hingga Kamis malam baru 160 ulama yang mengkonfirmasi kehadiran.
Ketua OC Harlah ke 45 PPP Ahmad Mustakim mengatakan, munas alim ulama ini sangat penting seiring maraknya benturan ideologi maupun non ideologi di media sosial (medsos).
PPP merasa miris semakin maraknya kejadian yang saling menyudutkan dan kambinghitamkan satu sama lain yang cenderung menjurus ke isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jika persoalan ini tidak segera dicarikan solusinya, bukan tidak mungkin terjadi disintegrasi.
"Ini (isu SARA) tema sentral yang nantinya menjadi pembahasan dalam Munas Alim Ulama PPP," ujar Ahmad Mustakim didampingi panitia acara, kepada wartawan di lokasi munas, Kamis (12/4/2018) malam.
Wakil Sekjen DPP PPP ini menyebutkan, selain forum silaturahmi untuk merespons berbagai isu aktual di seluruh wilayah Indonesia, Munas Alim Ulama PPP ini juga menjadi forum musyawarah, olah pikir, dan diskusi untuk kemudian merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah.
Dalam munas ini, alim ulama dari 34 provinsi membawa masalah di daerah masing-masing. "Nanti ketika didiskusikan akan menjadi representasi dari isu-isu aktual di seluruh Indonesia agar bisa menjadi renungan dan diambil manfaatnya," katanya.
Hasil pertemuan para ulama ini juga dianggap penting untuk menjaga kondusivitas perhelatan pesta demokrasi di Tanah Air, baik pilkada serentak, pilpres, maupun pileg. Terlebih tahun depan untuk pertama kalinya Pilpres dan Pileg digelar dengan waktu bersamaan.
"Kita tahu politik tidak bisa dihindarkan, harus ada panduan yg sifatnya moral dan etika. Oleh karena itu, hadirnya munas ulama ke 2 ini bisa memberi panduan menyongsong pilpres, pileg, dan pilkada serentak sehingga Indonesia tetap menjadi NKRI yang damai," paparnya.
Munas Alim Ulama ini dipimpin oleh Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimoen Zubair dan Pelakasana Harian KH Syukron Makmun. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin juga dijadwalkan hadir pada kegiatan ini.
Adapun peserta munas adalah para pimpinan Majelis Syariah DPP, pimpinan Majelis Syariah DPW serta utusan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam dari seluruh Indonesia. Munas ini ditargetkan dihadiri 190 ulama, namun hingga Kamis malam baru 160 ulama yang mengkonfirmasi kehadiran.
(dam)
