Konflik Internal PKS Bisa Ganggu Konsolidasi Jelang Pilpres 2019
Rabu, 11 April 2018 - 11:59 WIB
Konflik Internal PKS Bisa Ganggu Konsolidasi Jelang Pilpres 2019
A
A
A
JAKARTA - Riak yang tejadi di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akibat pergantian mendadak beberapa pimpinan DPW di daerah dinilai bisa mengganggu konsolidasi partai jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Kamarudin mengatakan, akar persoalan dari rotasi dan pencopotan kader PKS di sejumlah daerah itu tidak kompleks. Menurutnya, persoalan muncul ketika sosok yang hendak digantikan menolak.
"Sebenarnya akar persoalannya sederhana, yakni rotasi posisi dalam struktur partai maupun pada posisi jabatan publik. Menjadi kompleks ketika sosok yang hendak diganti menolak dan bermanuver di muka umum," ujar Kamarudin saat dihubungi, Rabu (11/4/2018).
Menurut Kamarudin, reposisi jabatan adalah sebuah kewajaran dan apalagi dalam sebuah partai politik yang tingkat kedisiplinannya tinggi macam PKS. Namun demikian, lanjut Kamarudin, akan berbahaya jika konflik internal itu meluas, karena akan berpengaruh pada konsolidasi dan elektabilitas partai.
Dalam konteks seperti itu, kata dia, efektivitas manajemen konflik di tubuh PKS diuji. "Jika konflik internal itu meluas, pasti berpengaruh pada konsolidasi partai dan dikhawatirkan pada tingkat elektabilitas PKS dalam pemilu," katanya.
Kamarudin menambahkan, jika menjelang Pemilu 2014 lalu isu korupsi Luthfi Hasan Ishak (LHI) membuat solid di tubuh PKS, namun konflik internal PKS dewasa ini bisa memberatkan dari segi konsolidasi menjelang Pilpres 2019.
"Dengan makin meluasnya konflik, maka berbagai dampak negatif akan bermunculan. Salah satunya saat membangun konsolidasi. Oleh karena itu, menurutnya lebih baik konflik dihentikan, agar PKS menjadi lebih fokus menghadapi Pemilu 2019," tutup Kamarudin.
Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Kamarudin mengatakan, akar persoalan dari rotasi dan pencopotan kader PKS di sejumlah daerah itu tidak kompleks. Menurutnya, persoalan muncul ketika sosok yang hendak digantikan menolak.
"Sebenarnya akar persoalannya sederhana, yakni rotasi posisi dalam struktur partai maupun pada posisi jabatan publik. Menjadi kompleks ketika sosok yang hendak diganti menolak dan bermanuver di muka umum," ujar Kamarudin saat dihubungi, Rabu (11/4/2018).
Menurut Kamarudin, reposisi jabatan adalah sebuah kewajaran dan apalagi dalam sebuah partai politik yang tingkat kedisiplinannya tinggi macam PKS. Namun demikian, lanjut Kamarudin, akan berbahaya jika konflik internal itu meluas, karena akan berpengaruh pada konsolidasi dan elektabilitas partai.
Dalam konteks seperti itu, kata dia, efektivitas manajemen konflik di tubuh PKS diuji. "Jika konflik internal itu meluas, pasti berpengaruh pada konsolidasi partai dan dikhawatirkan pada tingkat elektabilitas PKS dalam pemilu," katanya.
Kamarudin menambahkan, jika menjelang Pemilu 2014 lalu isu korupsi Luthfi Hasan Ishak (LHI) membuat solid di tubuh PKS, namun konflik internal PKS dewasa ini bisa memberatkan dari segi konsolidasi menjelang Pilpres 2019.
"Dengan makin meluasnya konflik, maka berbagai dampak negatif akan bermunculan. Salah satunya saat membangun konsolidasi. Oleh karena itu, menurutnya lebih baik konflik dihentikan, agar PKS menjadi lebih fokus menghadapi Pemilu 2019," tutup Kamarudin.
(kri)
