SBY Tegaskan Pemerintah Harus Hentikan Impor Beras
Senin, 09 April 2018 - 22:24 WIB
SBY Tegaskan Pemerintah Harus Hentikan Impor Beras
A
A
A
SLEMAN - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak pemerintah menghentikan impor beras. Menurutnya, kebijakan impor tersebut dinilai tidak tepat.
Selain ketersediaan beras mencukupi juga dilakukan panen. Sehingga kondisi ini tentunya merugikan petani dan masyarakat. Termasuk tidak mendukung swembada dan ketahanan pangan.
"Karena itu, kebijakan tidak boleh merugikan petani dan saat panen stop impor beras dari negara lain," kata SBY saat berdialog dengan kader partai Demokrat usai penan padi di Bantarjo dan Bakalan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Senin (9/4/2018).
Untuk itu pihaknya terus mendorong pemerintah agar bekerja lebih keras lagi, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya pertanian menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan.
Sehingga produksinya akan surplus dan bisa swasembada. Imbasnya tidak perlu impor lagi. "Kedepan saya berharap Indonesia memiliki ketahanan pangan yang tinggi, sehingga impor beras tidak perlu dilakukan lagi," harapnya.
Selain masalah impor beras, dalam kesempatan itu SBY juga mengungkapkan tentang kebijakan pemberian bantuan kepada keluarga kurang mampu berupa beras miskin (raskin) saat dirinya menjadi presiden.
Di mana dengan program tersebut diharapkan akan membantu meningkatkan kesejahteran masyarakat, sehingga tidak termasuk kategori kurang mampu lagi.
Hanya saja dalam kunjungannya ke berbagai daerah sering mendapatkan keluhan, raskin yang diberikan kualitasnya kurang bagus, bahkan tidak layak dikonsumsi. Hal yang sama juga diungkapkan petani di Sleman ini.
Sehingga anggota DPR dari Demokrat, baik di tingkat pusat maupun daerah akan menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah, termasuk dirinya sendiri jika ada kesempatanan akan menyampaikannya langsung kepada pemerintah.
"Karena itu, jika distribusi tidak tepat sasaran, seperti yang harusnya tidak berhak namun mendapatkan dan yang berhak justru tidak dapat, serta berasnya kualitasnya jelas, warga diminta lapor kepada pemerintah setempat," harapnya.
Bupati Sleman Sri Purnomo menambahkan, saat ini tanaman pangan utama Sleman, yakni padi masih mengalami surplus. Tercatat tahun 2017 surplus 94.000 ton beras.
Di mana dari 169 ribu ton produksi beras yang dikonsumsi hanya 75.000 ton beras. Begitu juga pada tahun 2018 juga sudah ada surplus. Sebab hingga April dari 42.000 ton produksi beras, yang dikonsumsi 34.000 ton atau surplus 8.000 ton beras.
Selain ketersediaan beras mencukupi juga dilakukan panen. Sehingga kondisi ini tentunya merugikan petani dan masyarakat. Termasuk tidak mendukung swembada dan ketahanan pangan.
"Karena itu, kebijakan tidak boleh merugikan petani dan saat panen stop impor beras dari negara lain," kata SBY saat berdialog dengan kader partai Demokrat usai penan padi di Bantarjo dan Bakalan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Senin (9/4/2018).
Untuk itu pihaknya terus mendorong pemerintah agar bekerja lebih keras lagi, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya pertanian menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan.
Sehingga produksinya akan surplus dan bisa swasembada. Imbasnya tidak perlu impor lagi. "Kedepan saya berharap Indonesia memiliki ketahanan pangan yang tinggi, sehingga impor beras tidak perlu dilakukan lagi," harapnya.
Selain masalah impor beras, dalam kesempatan itu SBY juga mengungkapkan tentang kebijakan pemberian bantuan kepada keluarga kurang mampu berupa beras miskin (raskin) saat dirinya menjadi presiden.
Di mana dengan program tersebut diharapkan akan membantu meningkatkan kesejahteran masyarakat, sehingga tidak termasuk kategori kurang mampu lagi.
Hanya saja dalam kunjungannya ke berbagai daerah sering mendapatkan keluhan, raskin yang diberikan kualitasnya kurang bagus, bahkan tidak layak dikonsumsi. Hal yang sama juga diungkapkan petani di Sleman ini.
Sehingga anggota DPR dari Demokrat, baik di tingkat pusat maupun daerah akan menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah, termasuk dirinya sendiri jika ada kesempatanan akan menyampaikannya langsung kepada pemerintah.
"Karena itu, jika distribusi tidak tepat sasaran, seperti yang harusnya tidak berhak namun mendapatkan dan yang berhak justru tidak dapat, serta berasnya kualitasnya jelas, warga diminta lapor kepada pemerintah setempat," harapnya.
Bupati Sleman Sri Purnomo menambahkan, saat ini tanaman pangan utama Sleman, yakni padi masih mengalami surplus. Tercatat tahun 2017 surplus 94.000 ton beras.
Di mana dari 169 ribu ton produksi beras yang dikonsumsi hanya 75.000 ton beras. Begitu juga pada tahun 2018 juga sudah ada surplus. Sebab hingga April dari 42.000 ton produksi beras, yang dikonsumsi 34.000 ton atau surplus 8.000 ton beras.
(maf)
