Ini Respons KPU Soal Usulan Pilkada Tidak Langsung
Senin, 09 April 2018 - 16:18 WIB
Ini Respons KPU Soal Usulan Pilkada Tidak Langsung
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman enggan menjawab secara lugas mengenai usulan agar Pilkada dilaksanakan tidak langsung. Usulan itu muncul karena Pilkada dianggap memakan biaya terlalu besar.
Menurut Arief, usulan mengenai hal tersebut pasti akan dibahas oleh DPRD setempat. Namun dia berpendapat, jika alasannya biaya terlalu mahal, maka perlu ada pemangkasan beban biaya.
Hal - hal yang dibebankan KPU atau penyelanggara itu dihapuskan, supaya nanti tidak terlalu besar," ujar Arief di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (9/4/2018).
Arief menjelaskan, pemangkasan beban biaya seperti kampanye diatur dan dibiayai oleh KPU, pembuatan iklan kampanye juga dibatasi oleh KPU. Hal lainnya misalnya, kegiatan KPU yang jumlahnya banyak dan besar dikurangi agar menghemat biaya.
"Tapi kalau agak murah ya sosialisasinya dikurangi,"kata mantan Ketua KPU Jawa Timur ini.
Wacana agar Pilkada langsung dihilangkan sudah pernah menjadi perdebatan publik sejak lama. Terbaru, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar pelaksanaan pilkada langsung dievalusi karena hal ini menyangkut pembiayaan pilkada yang cukup besar.
Menurut Arief, usulan mengenai hal tersebut pasti akan dibahas oleh DPRD setempat. Namun dia berpendapat, jika alasannya biaya terlalu mahal, maka perlu ada pemangkasan beban biaya.
Hal - hal yang dibebankan KPU atau penyelanggara itu dihapuskan, supaya nanti tidak terlalu besar," ujar Arief di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (9/4/2018).
Arief menjelaskan, pemangkasan beban biaya seperti kampanye diatur dan dibiayai oleh KPU, pembuatan iklan kampanye juga dibatasi oleh KPU. Hal lainnya misalnya, kegiatan KPU yang jumlahnya banyak dan besar dikurangi agar menghemat biaya.
"Tapi kalau agak murah ya sosialisasinya dikurangi,"kata mantan Ketua KPU Jawa Timur ini.
Wacana agar Pilkada langsung dihilangkan sudah pernah menjadi perdebatan publik sejak lama. Terbaru, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar pelaksanaan pilkada langsung dievalusi karena hal ini menyangkut pembiayaan pilkada yang cukup besar.
(pur)
