Pengembangan Kawasan Maritim Harus Serap Tenaga Kerja
Pengembangan Kawasan Maritim Harus Serap Tenaga Kerja
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri menilai bahwa kerangka kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang kemaritiman sudah pada trek yang benar. Untuk bisa lebih mengefektifkan kebijakan itu hanya perlu dukungan semua pihak, khususnya agar dalam jangka pendek menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
"Yang perlu digenjot memang yang dalam jangka pendek, bisa menciptakan lapangan kerja. Yakni di wilayah-wilayah pesisir. Dalam hal kedaulatan, pemberantasan illegal fishing sudah bagus," kata Rokhmin dalam sambutan acara rapat koordinasi bidang kemaritiman DPP PDI Perjuangan di Kantor PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu (8/4/2018).
Rokhmin mengungkapkan, salah satu komitmen PDI Perjuangan adalah ingin mendukung pemerintah lewat pengembangan kawasan industri maritim terpadu, terutama di luar Pulau Jawa. Mengapa luar Pulau Jawa? Sebab salah satu masalah Indonesia adalah disparitas, yaitu 60% gerak ekonomi Indonesia berada di pulau itu, kemudian Pulau Sumatera menyumbang 25%. "Padahal kedua pulau itu hanyalah sekitar 15% dari wilayah Indonesia. Sebaliknya 80% wilayah timur dan tengah hanya menyumbangkan 15% ke ekonomi. Ini perlu segera dikoreksi," ujar Rokhmin.
Rokhmin mengungkapkan, salah satu masalah bangsa adalah disparitas pembangunan wilayah termasuk soal kemaritiman. Karena itu wilayah maritim besar justru lebih sedikit memberikan sumbangan ekonomi dibandingkan wilayah maritim yang lebih sedikit. Kalau ini tidak segera dikoreksi, ekonomi Indonesia tidak akan kompetitif.
"Karenanya program tol laut yang pada intinya mengembangkan pelabuhan, perhubungan, konektivitas digital ke arah Pulau Jawa itu dirasa tepat. Kami sudah konsultasi dengan Presiden, selain infrastruktur yang harus dikembangkan adalah bagaimana membangun industri maritom terpadu di luar Jawa," beber Rokhmin.
Sebagai upaya menyinergikan langkah efektivitas visi kemaritiman, dalam rakorbid kemaritiman ini PDI Perjuangan mengundang sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan menteri di bidang ekonomi lainnya.
Selain itu hadir juga sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan di Indonesia dari Jawa Tengah dan Papua Barat. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, rakorbid kemaritiman ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintahan Jokowi dalam prinsip menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurut dia, Indonesia merupakan bangsa dengan potensi kelautan yang luar biasa secara geopolitik sehingga semakin menambah posisi strategis Indonesia di bidang maritim.
"Maka rakorbid ini juga membahas bagaimana PDI Perjuangan menggalang seluruh stakeholder di dalam mewujudkan visi maritim pemerintahan Pak Jokowi," ungkapnya.
"Yang perlu digenjot memang yang dalam jangka pendek, bisa menciptakan lapangan kerja. Yakni di wilayah-wilayah pesisir. Dalam hal kedaulatan, pemberantasan illegal fishing sudah bagus," kata Rokhmin dalam sambutan acara rapat koordinasi bidang kemaritiman DPP PDI Perjuangan di Kantor PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu (8/4/2018).
Rokhmin mengungkapkan, salah satu komitmen PDI Perjuangan adalah ingin mendukung pemerintah lewat pengembangan kawasan industri maritim terpadu, terutama di luar Pulau Jawa. Mengapa luar Pulau Jawa? Sebab salah satu masalah Indonesia adalah disparitas, yaitu 60% gerak ekonomi Indonesia berada di pulau itu, kemudian Pulau Sumatera menyumbang 25%. "Padahal kedua pulau itu hanyalah sekitar 15% dari wilayah Indonesia. Sebaliknya 80% wilayah timur dan tengah hanya menyumbangkan 15% ke ekonomi. Ini perlu segera dikoreksi," ujar Rokhmin.
Rokhmin mengungkapkan, salah satu masalah bangsa adalah disparitas pembangunan wilayah termasuk soal kemaritiman. Karena itu wilayah maritim besar justru lebih sedikit memberikan sumbangan ekonomi dibandingkan wilayah maritim yang lebih sedikit. Kalau ini tidak segera dikoreksi, ekonomi Indonesia tidak akan kompetitif.
"Karenanya program tol laut yang pada intinya mengembangkan pelabuhan, perhubungan, konektivitas digital ke arah Pulau Jawa itu dirasa tepat. Kami sudah konsultasi dengan Presiden, selain infrastruktur yang harus dikembangkan adalah bagaimana membangun industri maritom terpadu di luar Jawa," beber Rokhmin.
Sebagai upaya menyinergikan langkah efektivitas visi kemaritiman, dalam rakorbid kemaritiman ini PDI Perjuangan mengundang sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan menteri di bidang ekonomi lainnya.
Selain itu hadir juga sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan di Indonesia dari Jawa Tengah dan Papua Barat. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, rakorbid kemaritiman ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintahan Jokowi dalam prinsip menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurut dia, Indonesia merupakan bangsa dengan potensi kelautan yang luar biasa secara geopolitik sehingga semakin menambah posisi strategis Indonesia di bidang maritim.
"Maka rakorbid ini juga membahas bagaimana PDI Perjuangan menggalang seluruh stakeholder di dalam mewujudkan visi maritim pemerintahan Pak Jokowi," ungkapnya.
(amm)
Explore More