Ironi Kesejahteraan Nelayan

Edy Purwo Saputro
Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

SETIAP 6 April diperingati sebagai Hari Nelayan. Namun peringatan itu ternyata tidak banyak mendapatkan perhatian. Fakta ini juga selaras dengan nasib kesejahteraan nelayan. Bagaimanakah kondisi kesejahteraan nelayan hari ini? Bagaimana pula regenerasi yang terjadi pada bidang pekerjaan ini?

Di satu sisi pergeseran teknologi memengaruhi regenerasi nelayan, selain fakta adanya perubahan keperilakuan secara global. Di sisi lain, konsekuensi dari perubahan tersebut berdampak terhadap kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

Paling tidak, fakta yang ada memberi gambaran bahwa taraf kesejahteraan nelayan saat ini setali tiga uang dengan petani. Maraknya produk impor dalam bahan baku pangan berdampak terhadap nasib kesejahteraan nelayan dan petani. Padahal, implikasi dari kebijakan impor bisa memicu perubahan dalam mata rantai kesejahteraan nelayan.

Faktor lain yang juga menarik dicermati adalah waktu kerja setahun bagi nelayan yang tidak menentu. Argumen yang mendasari adalah perubahan musim melaut sebagai konsekuensi dari fluktuasi cuaca dan iklim. Artinya pada periode tertentu cenderung nelayan tidak bisa melaut dan imbasnya adalah penurunan jumlah tangkapan ikan dan tentu perolehan upah dan pendapatan bagi nelayan.

Ironisnya, pada saat demikian, harga jual ikan cenderung naik sebagai konsekuensi dari hukum permintaan. Akibatnya daya beli nelayan semakin tidak mampu menutup kebutuhan keseharian. Belum lagi kasus cantrang yang beberapa waktu lalu sempat memicu kontroversi. Di periode yang lain nelayan bisa mendapatkan tangkapan melimpah meski nilai jual justru melemah. Akibatnya adalah pendapatan nelayan berkurang. Sekali lagi, pada saat yang demikian, daya belinya tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.

Dualisme
Ironi dari kesejahteraan nelayan ini hampir dipastikan berpengaruh terhadap jumlah rumah tangga nelayan. Dan kasus ini identik dengan yang terjadi pada kehidupan petani. Oleh karena itu perlu ada solusi dan inovasi agar taraf kesejahteraan nelayan bisa meningkat, setidaknya dapat memenuhi kebutuhan keseharian dan tidak semakin banyak yang terjerat rentenir. Bagaimanapun hal ini penting karena nelayan merupakan bagian dari alur industri pengalengan ikan yang mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) dan ternyata trennya cenderung terus meningkat.

Meski demikian perlu juga dicermati kasus parasit cacing dalam kemasan kaleng ikan yang marak beberapa hari terakhir. Terlepas dari faktor makro dari kasus ini, yang pasti perhatian terhadap rumah tangga nelayan dan kesejahteraannya perlu dipacu agar ke depan mata rantai dari industri pengolahan ikan semakin membaik.

Urgensi membangun taraf kesejahteraan nelayan tentu harus dikaitkan dengan regulasi dari hulu ke hilir karena sejatinya semua sektor, bukan hanya nelayan, tapi juga bidang pertanian harus mendapatkan dukungan dari hulu hingga ke hilir. Bahkan hilirisasi industri di era global menjadi salah satu perhatian serius pemerintah, setidaknya untuk memetakan semua potensi yang ada dan juga tentu pasar yang masih terbuka.

Jumlah Nelayan Kian Menurun
Fakta yang tidak bisa diabaikan dari hal ini adalah terjadinya penurunan jumlah nelayan. Dalam rentang waktu 10 tahun, yakni pada 2003-2013, terjadi penurunan separuh rumah tangga nelayan dari 1,6 juta menjadi 0,8 juta. Jumlah nelayan ini diperkirakan akan terus merosot seiring dengan realitas penurunan taraf kesejahteraan nelayan. Selain itu, di saat yang sama, daya tarik sektor jasa dan perkotaan menjadi pemicu beralihnya rumah tangga nelayan ke bidang-bidang usaha lainnya yang lebih menjanjikan kesejahteraan.

Rasional dari keperilakuan nelayan tentu tidak bisa disalahkan karena kesejahteraan menjadi pilihan hidup. Apalagi ketika pekerjaan sebagai nelayan tidak bisa lagi dijadikan pilihan hidup, transformasi ke pekerjaan lain tentu sebuah logika pilihan yang wajar. Jika dicermati, argumentasi dari menurunnya jumlah rumah tangga nelayan ini adalah kegagalan otonomi daerah.

Sejatinya, era otonomi daerah memberikan keleluasaan daerah untuk mengolah semua potensi yang ada, termasuk tentunya adalah optimalisasi daerah pesisir dan lautan untuk menghasilkan ikan sebagai sumber penghidupan nelayan. Ironisnya, otonomi daerah ini ternyata justru dikebiri dengan munculnya politik dinasti sebagai imbas dari pemekaran dan maraknya korupsi.

Minim Sejahtera
Aspek lain yang juga menarik dicermati dari penurunan rumah tangga nelayan adalah risiko pekerjaan yang semakin tinggi. Betapa tidak, dalam rentang waktu 3 bulan, yakni Januari-Maret 2018, telah ada 45 jiwa nelayan yang hilang. Adapun pada 2017 ada 315 jiwa yang hilang. Meski semua pekerjaan terkait risiko, tingginya risiko sebagai nelayan terutama jika laut sedang tidak bersahabat berdampak negatif terhadap regenerasi nelayan dan fakta ini menguatkan penyebab terjadinya peralihan profesi nelayan ke bidang lain yang bisa lebih menjanjikan dan yang pasti aman.

Di sisi lain, aspek risiko juga tidak bisa terlepas dari kecilnya ukuran kapal bagi mayoritas nelayan. Armada yang kecil dan kecukupan alat pengaman yang minim tentu berdampak terhadap tangkapan dan keselamatannya. Oleh karena itu ke depan realitas ini harus dicermati dan campur tangan pemerintah menjadi semakin penting demi mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Harapan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan pada dasarnya telah tercatat di Peraturan Presiden (Perpres) No 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2018. Perpres ini mewajibkan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kementerian dan lembaga terkait untuk dapat memacu kesejahteraan nelayan melalui kapasitas produksi, investasi, dan kegiatan ekspor sehingga memacu daya saing dan kualitas produksi nelayan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu esensinya tidak hanya menyasar aspek permodalan saja, tapi juga potensi produksi untuk dimaksimalkan dan keterbukaan pasar ekspor. Terkait hal ini, keterlibatan perbankan sangat penting. Perbankan memang telah ada, tetapi dirasa belum maksimal, sementara di sisi lain jerat rentenir telah mencengkeram ritme kehidupan nelayan. Mata rantai yang membelenggu nelayan ini yang perlu diputus oleh pemerintah.

Hari Nelayan jangan sekadar seremonial, tapi benar-benar harus mampu memberikan harapan bagi peningkatan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan agar rumah tangga nelayan tidak terus berkurang dan terjadi regenerasi secara sistematis.