Luhut Cari Dosa Amien Rais, PAN: Kenapa Mesti Mengancam?

Selasa, 20 Maret 2018 - 18:03 WIB
Luhut Cari Dosa Amien...
Luhut Cari Dosa Amien Rais, PAN: Kenapa Mesti Mengancam?
A A A
JAKARTA - Respons Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyikapi kritik politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terkait program sertifikasi tanah dipertanyakan.

Luhut geram dengan kritik Amien dan mengatakan kan mencari dosa atau kesalahan Amien Rais.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai kritik Amien Rais terhadap program sertifikasi tanah yang dilaksanakan pemerintah masih sangat wajar.

Menurut Saleh, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan secara berlebihan dari kritik tersebut. Dia menambahkan, seharusnya yang merasa dikritik segera melakukan introspeksi.

Namun jika merasa benar, kata dia, silakan menyampaikan pembenaran dan justifikasi.“Kalau ditanggapi dengan marah dan diiringi ancaman, orang bisa salah persepsi. Kenapa mesti marah dan mengancam? Jangan sampai orang justru menduga ada yang salah atau disembunyikan di balik program itu,” ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (20/3/2018).

Menurut dia, Luhut seharusnya tidak menyikapi kritikan Amien secara berlebihan. "Kalau mau bawa perasaan marah, saya kira banyak juga masyarakat kita yang marah pada pemerintah," katanya.

Betapa tidak, lanjut Saleh, banyak warga yang hidupnya belum sejahtera dan berada di bawah garis kemiskinan. Masih banyak warga yang sulit mendapatkan pekerjaan dan bahkan banyak yang tidak memiliki tanah sama sekali.

Dia mengatakan, harus diakui secara jujur kesenjangan masih cukup tinggi di tengah masyarakat . “Kalau mau fair, selain menunjukkan pembagian sertifikat tanah di mana-mana, mestinya pemerintah juga menunjukkan berapa banyak lagi warga negara yang tidak memiliki tanah," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara ini.

Menurut dia, pemberian sertifikat kepada warga yang punya tanah hab biasa. "Memang itulah tugas pemerintah. Kan tidak mungkin pihak di luar pemerintah yang mendata dan membuat sertifikat,” ujar wakil Ketua Komisi IX DPR ini.

Sebelumnya, Amien Rais mengatakan program bagi-bagi sertifikat tanah itu pengibulan karena ada 74% tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu, pemerintah diam saja. Penguasaan tanah yang luar biasa luas itu seolah dibiarkan.

Lalu, Luhut Panjaitan pun beraksi keras menyikapi kritikan Amien Rais itu. "Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?” ujar Luhut.
(poe)
Berita Terkait
PAN Berpeluang Tempatkan...
PAN Berpeluang Tempatkan Kader di Kabinet Jokowi-Maruf Amin
Pernyataan Luhut Dinilai...
Pernyataan Luhut Dinilai Tak Menyisakan Empati ke Keluarga Korban Corona
Peluang PAN Masuk Kabinet...
Peluang PAN Masuk Kabinet Lebih Besar Dibanding Demokrat dan PKS
Zulhas dan Elite PAN...
Zulhas dan Elite PAN Bertemu Jokowi, Pengamat: Tak Mungkin Hanya Bahas UMKM
Pengamat Nilai PAN di...
Pengamat Nilai PAN di Bawah Zulhas Relatif Siap Bermitra dengan Istana
Tak Mudah bagi PAN untuk...
Tak Mudah bagi PAN untuk Tempatkan Kader di Kabinet Jokowi-Maruf Amin
Berita Terkini
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Tiyo Eks Ketua BEM UGM...
Tiyo Eks Ketua BEM UGM Mengaku Ditawari Miliaran Rupiah dari Lembaga Berbintang, Ini Respons TNI
Infografis
Kenapa Mike Tyson Dijuluki...
Kenapa Mike Tyson Dijuluki si Leher Beton? Ini Penjelasannya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved