Buntut Kasus Zaini Misrin, Bamsoet Minta Pemerintah Serius Dampingi TKI
Selasa, 20 Maret 2018 - 14:44 WIB
Buntut Kasus Zaini Misrin, Bamsoet Minta Pemerintah Serius Dampingi TKI
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah secara serius melakukan pendampingan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri yang terjerat kasus hukum ataupun mendapat penyiksaan oleh majikan.
Hal itu dikatakan Bambang Soesatyo sebagai buntut dari eksekusi mati pancung Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Muhammad Zaini Misrin oleh Arab Saudi.
Terlebih, Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan informasi kepada Pemerintah Indonesia tentang eksekusi mati Zaini Misrin itu. "Mengingat kasus yang terjadi pada Muhammad Zaini Misrin yang telah dieksekusi tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia," ujar Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Lalu, terkait belum adanya peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai perlindungan bagi pekerja Indonesia di luar negeri, dia juga meminta Komisi IX DPR mendorong Kementerian Tenaga Ketenagakerjaan untuk segera membahas regulasi turunan dari Undang-undang tersebut.
"Mengingat sampai saat ini belum satupun peraturan pelaksanaan yang ditetapkan Pemerintah," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Politikus Partai Golkar ini juga meminta Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terkait eksekusi mati yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap Muhammad Zaini Misrin. "Termasuk penyiksaan yang dilakukan oleh majikan terhadap TKI," ungkap Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah VII ini.
Hal itu dikatakan Bambang Soesatyo sebagai buntut dari eksekusi mati pancung Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Muhammad Zaini Misrin oleh Arab Saudi.
Terlebih, Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan informasi kepada Pemerintah Indonesia tentang eksekusi mati Zaini Misrin itu. "Mengingat kasus yang terjadi pada Muhammad Zaini Misrin yang telah dieksekusi tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia," ujar Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Lalu, terkait belum adanya peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai perlindungan bagi pekerja Indonesia di luar negeri, dia juga meminta Komisi IX DPR mendorong Kementerian Tenaga Ketenagakerjaan untuk segera membahas regulasi turunan dari Undang-undang tersebut.
"Mengingat sampai saat ini belum satupun peraturan pelaksanaan yang ditetapkan Pemerintah," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini.
Politikus Partai Golkar ini juga meminta Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terkait eksekusi mati yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap Muhammad Zaini Misrin. "Termasuk penyiksaan yang dilakukan oleh majikan terhadap TKI," ungkap Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah VII ini.
(pur)
