Tokoh dengan Gagasan Ekonomi Jadi Kriteria Utama Pendamping Jokowi

JAKARTA - Partai pengusung Joko Widodo (Jokowi) mulai membahas sosok pendamping calon petahana itu dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Sejumlah nama baik dari kalangan partai politik maupun profesional mulai dielus untuk ditetapkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) Jokowi.

PDI Perjuangan (PDIP) sebagai penyokong utama Jokowi mengaku telah menetapkan sejumlah kriteria sosok pendamping Jokowi. Berbagai kriteria tersebut di antaranya harus mampu melengkapi kemampuan Jokowi serta bisa meningkatkan elektabilitas mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Salah satu kriteria tersebut misalnya kandidat wapres pendamping Jokowi harus mampu menguasai kebijakan ekonomi baik di skala makro maupun mikro.

"Ketika Pak Jokowi terpilih, harapan rakyat begitu tinggi, tetapi kendala perekonomian begitu besar, karena itulah konsentrasi utama kami saat ini adalah melakukan segala hal yang dianggap penting untuk meningkatkan kinerja perekonomian," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Dia menegaskan bahwa soal cawapres itu bukan hanya masalah sosok dan figur, melainkan juga harus yang memiliki gagasan dan bisa fokus meningkatkan perekonomian nasional. Hal inilah yang harus menjadi fokus kerja bersama-sama antarpartai koalisi pendukung Jokowi. "Konsentrasi utama PDI Perjuangan saat ini adalah mendorong kerja sama parpol pengusung pemerintah untuk menaruh perhatian besar pada aspek ekonomi, seiring dengan makin solidnya kondisi politik nasional saat ini," tegasnya.

Hasto sendiri menilai fondasi perekonomian yang dibangun Jokowi sudah baik. Berbagai indikator perekonomian nasional juga menunjukkan arah positif, dibuktikan dengan tingkat inflasi yang relatif rendah, pembangunan infrastruktur yang digenjot untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi biaya logistik tinggi. "Ini berimbas pada tingkat kepercayaan publik pada kinerja Jokowi yang terus meningkat," imbuh Hasto.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah mengungkapkan, beberapa nama yang saat ini dikaji tim internal PDIP sebagai pendamping Jokowi di antaranya Ketua Kogasma Pemenangan Pemilu PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), politikus PDIP Puan Maharani, hingga Ketum PAN Zulkifli Hasan. Selain itu, juga muncul nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuzy.

"Tentu semua cawapres yang muncul, Pak Muhaimin Iskandar (ketum PKB), Pak Zulhas (ketum PAN Zulkifli Hasan), Pak Rommy (ketum PPP Romahurmuziy), Pak AHY, Puan Maharani, itu semua masuk dalam lis kita. Jadi, kita sekarang sedang melakukan pengkajian mendalam dengan semua calon itu," katanya.

Basarah mengatakan PDIP terus menjalin komunikasi baik dengan partai politik yang telah mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden maupun parpol anggota koalisi pendukung pemerintah. Dari komunikasi tersebut diharapkan bisa memunculkan kesepakatan yang bisa diterima semua pihak. Adapun Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate menilai sosok cawapres Jokowi 2019 tentunya harus bisa menjadikan pasangan dwitunggal capres-cawapres yang hebat. Karena itu, dalam penentuan cawapres ini NasDem tak akan terlalu banyak cawe-cawe.

"Bicara kriteria, maka itu yang normatif bagi Indonesia. Yang jelas, NasDem berharap presiden-wakil presiden itu adalah dwitunggal yang hebat untuk Indonesia sesuai dengan kebutuhan Indonesia lima tahun, 2019-2024," ujar Johnny.

Dalam membentuk pasangan capres-cawapres yang solid, lanjut Johnny, tentu pilihannya jangan hanya dibatasi pada sosok tokoh partai politik semata. Sosok yang bagus dari luar parpol pun harus dipertimbangkan. Karena itu, bagi NasDem, figur di luar partai pun bisa menjadi pertimbangan untuk didukung sebagai cawapres.

"Bagi NasDem, kata kuncinya adalah dwitunggal yang cocok untuk Indonesia. Kalau soal apakah dari tokoh parpol atau bagaimana, itu tidak jadi persoalan," tegas Johnny.

Johnny menyebut saat ini partainya sedang memfokuskan pada figur yang diharapkan tak hanya memenangkan kontestasi Pilpres 2019, tapi juga sukses menjalankan pemerintahan. Ketika di desak apakah sosok itu harus ahli ekonomi, Johnny mengatakan bahwa figur cawapres yang disandingkan dengan Jokowi itu tentunya harus bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah mendatang.

"Berpikirnya tentu jangan hanya kriteria untuk pemenangan di kontestasi pilpres, tapi kriteria berdasarkan perhitungan sukses dalam melaksanakan pemerintahan bila dipercaya oleh rakyat," jelasnya.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan setidaknya ada tiga opsi kriteria cawapres bagi Jokowi yang patut dipertimbangkan. Pertama, kriteria cawapres berlatar belakang ekonom; kedua, berlatar belakang TNI/Polri; dan ketiga, sosok yang berasal dari parpol.

Untuk opsi pertama, kata dia, Jokowi tentu bakal melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua. Jika berada di atas 5% maka kemungkinan Jokowi bakal melirik cawapres dari ekonom. "Untuk opsi ini salah satu nama yang punya kemungkinan jadi cawapres Jokowi adalah Sri Mulyani," katanya.

Kemudian untuk opsi kedua, yakni dari sosok berlatar belakang TNI-Polri akan dipertimbangkan Jokowi berdasarkan kebutuhan. "Misal ada kondisi politik yang mengganggu, ramai isu seperti di DKI kemarin, dan lainnya," ujarnya.

Adapun opsi ketiga yakni dari kalangan parpol akan menjadi pertimbangan Jokowi ketika kondisi ekonomi, politik, dan keamanan stabil. Selain itu, kondisi parpol koalisi juga kondusif.