Memanusiakan Pedestrian
Memanusiakan Pedestrian
A
A
A
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta jajarannya untuk mewujudkan trotoar di Jalan Sudirman hingga MH Thamrin sebelum perhelatan ASIAN Games 2018. Artinya, Pemprov DKI Jakarta hanya mempunyai waktu beberapa bulan sebelum pelaksanaan ASIAN Games 2018 yang akan dimulai pada 18 Agustus nanti.
Perbaikan trotoar Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin diperkirakan menelan dana lebih dari Rp300 miliar. Anggaran itu berasal dari kantong koefisien luas bangunan (KLB) pengembang. Memang, pemerintah daerah perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu untuk menata kotanya dengan baik. Sekadar mengandalkan anggaran negara sepertinya akan sulit mewujudkan kota yang layak dalam waktu yang singkat.
Wajar jika Anies meminta itu dipercepat karena para tamu harus mendapat kesan yang baik tentang wajah Kota Jakarta. Memang kondisi trotoar di Jakarta jauh dari ideal meski berada di jalan-jalan protokol seperti Sudirman atau MH Thamrin. Menurut data Pemprov DKI Jakarta pada 2016, baru 2% dari sekitar 2.600 km trotoar yang layak. Sekali lagi, wajar jika Anies begitu serius menata trotoar yang berada di jantung Kota Jakarta.
Beberapa waktu lalu Stanford University yang melakukan studi atau riset tentang trotoar di kota-kota di dunia menyebutkan, Jakarta berada di posisi terakhir dari 46 negara dalam jumlah langkah jalan kaki yang dilakukan warganya, yakni hanya rata-rata 3.513 langkah per hari. Survei itu selain menunjukkan betapa masyarakat Jakarta malas jalan kaki, juga menyebutkan minimnya fasilitas bagi pedestrian (pejalan kaki).
Informasi ini juga dikupas harian terkemuka New York Times dengan menampilkan foto-foto trotoar di Jakarta yang tak layak baik dari keamanan ataupun kenyamanan. Tentu sebagai kota yang beradab, DKI Jakarta harus bisa memanusiakan pedestrian dengan memberikan trotoar yang aman dan layak. Langkah Anies mendorong trotoar aman dan layak di Jalan Sudirman dan MH Thamrin diharapkan menjadi pelecut untuk membenahi sebagian besar trotoar di Jakarta.
Bagaimana trotoar yang aman dan nyaman atau trotoar layak? Menurut undang-undang atau aturan trotoar harus memiliki lebar minimal 1,5 meter. Penekanan di sini adalah lebar minimal. Artinya, semakin lebar akan semakin layak, namun tentu juga harus diperhatikan soal penataan kawasan di sekitarnya. Tinggi trotoar juga harus sekitar 15 cm agar nyaman bagi kaum disabilitas selain ubin pengarah.
Pemasangan portal di ujung trotoar tampaknya masih perlu dilakukan karena memang saat ini para pengguna kendaraan bermotor masih menggunakan trotoar untuk melaju dan parkir. Hal lain yang patut diperhatikan adalah tentang penghijauan. Pada trotoar yang layak, perlu ada ruang untuk tanaman tumbuh. Dengan ini, trotoar akan terasa nyaman bagi para pedestrian. Jika sebagian besar trotoar di Jakarta bisa memenuhi kriteria seperti di atas, tentu pedestrian akan semakin dimanusiakan, dan akan menambah rata-rata jalan kaki masyarakat Jakarta.
Selain itu, membudayakan masyarakat Jakarta untuk berjalan kaki juga pekerjaan berikutnya. Setelah beberapa trotoar, terutama di jalan-jalan protokol, cukup layak bagi pejalan kaki, memberikan kampanye budaya jalan kaki di jarak yang terjangkau pun perlu dilakukan. Tindakan tegas bagi semua pihak yang menyalahgunakan trotoar bahkan perlu dilakukan. Trotoar untuk kepentingan pejalan kaki. Sedangkan pengguna sepeda motor atau pedagang kaki lima jelas tidak boleh menggunakannya. Apalagi, digunakan untuk parkir kendaraan baik roda dua atau roda empat. Sekarang waktunya Pemprov DKI Jakarta memanusiakan pedestrian.
Apa yang terjadi di Jakarta semestinya menjadi pelajaran kota-kota (besar dan kecil) di Indonesia, apalagi kalau masih punya ruang untuk mengembangkan trotoar. Jika persoalan ini terus didiamkan, wajah sebuah kota akan semakin semrawut. Kita yakin semua kota mempunyai penataan kota yang baik, termasuk menata trotoarnya. Yang dibutuhkan saat ini adalah kemauan untuk menata kota agar aman dan nyaman ditinggali masyarakatnya, salah satunya memanusiakan pedestrian.
Perbaikan trotoar Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin diperkirakan menelan dana lebih dari Rp300 miliar. Anggaran itu berasal dari kantong koefisien luas bangunan (KLB) pengembang. Memang, pemerintah daerah perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu untuk menata kotanya dengan baik. Sekadar mengandalkan anggaran negara sepertinya akan sulit mewujudkan kota yang layak dalam waktu yang singkat.
Wajar jika Anies meminta itu dipercepat karena para tamu harus mendapat kesan yang baik tentang wajah Kota Jakarta. Memang kondisi trotoar di Jakarta jauh dari ideal meski berada di jalan-jalan protokol seperti Sudirman atau MH Thamrin. Menurut data Pemprov DKI Jakarta pada 2016, baru 2% dari sekitar 2.600 km trotoar yang layak. Sekali lagi, wajar jika Anies begitu serius menata trotoar yang berada di jantung Kota Jakarta.
Beberapa waktu lalu Stanford University yang melakukan studi atau riset tentang trotoar di kota-kota di dunia menyebutkan, Jakarta berada di posisi terakhir dari 46 negara dalam jumlah langkah jalan kaki yang dilakukan warganya, yakni hanya rata-rata 3.513 langkah per hari. Survei itu selain menunjukkan betapa masyarakat Jakarta malas jalan kaki, juga menyebutkan minimnya fasilitas bagi pedestrian (pejalan kaki).
Informasi ini juga dikupas harian terkemuka New York Times dengan menampilkan foto-foto trotoar di Jakarta yang tak layak baik dari keamanan ataupun kenyamanan. Tentu sebagai kota yang beradab, DKI Jakarta harus bisa memanusiakan pedestrian dengan memberikan trotoar yang aman dan layak. Langkah Anies mendorong trotoar aman dan layak di Jalan Sudirman dan MH Thamrin diharapkan menjadi pelecut untuk membenahi sebagian besar trotoar di Jakarta.
Bagaimana trotoar yang aman dan nyaman atau trotoar layak? Menurut undang-undang atau aturan trotoar harus memiliki lebar minimal 1,5 meter. Penekanan di sini adalah lebar minimal. Artinya, semakin lebar akan semakin layak, namun tentu juga harus diperhatikan soal penataan kawasan di sekitarnya. Tinggi trotoar juga harus sekitar 15 cm agar nyaman bagi kaum disabilitas selain ubin pengarah.
Pemasangan portal di ujung trotoar tampaknya masih perlu dilakukan karena memang saat ini para pengguna kendaraan bermotor masih menggunakan trotoar untuk melaju dan parkir. Hal lain yang patut diperhatikan adalah tentang penghijauan. Pada trotoar yang layak, perlu ada ruang untuk tanaman tumbuh. Dengan ini, trotoar akan terasa nyaman bagi para pedestrian. Jika sebagian besar trotoar di Jakarta bisa memenuhi kriteria seperti di atas, tentu pedestrian akan semakin dimanusiakan, dan akan menambah rata-rata jalan kaki masyarakat Jakarta.
Selain itu, membudayakan masyarakat Jakarta untuk berjalan kaki juga pekerjaan berikutnya. Setelah beberapa trotoar, terutama di jalan-jalan protokol, cukup layak bagi pejalan kaki, memberikan kampanye budaya jalan kaki di jarak yang terjangkau pun perlu dilakukan. Tindakan tegas bagi semua pihak yang menyalahgunakan trotoar bahkan perlu dilakukan. Trotoar untuk kepentingan pejalan kaki. Sedangkan pengguna sepeda motor atau pedagang kaki lima jelas tidak boleh menggunakannya. Apalagi, digunakan untuk parkir kendaraan baik roda dua atau roda empat. Sekarang waktunya Pemprov DKI Jakarta memanusiakan pedestrian.
Apa yang terjadi di Jakarta semestinya menjadi pelajaran kota-kota (besar dan kecil) di Indonesia, apalagi kalau masih punya ruang untuk mengembangkan trotoar. Jika persoalan ini terus didiamkan, wajah sebuah kota akan semakin semrawut. Kita yakin semua kota mempunyai penataan kota yang baik, termasuk menata trotoarnya. Yang dibutuhkan saat ini adalah kemauan untuk menata kota agar aman dan nyaman ditinggali masyarakatnya, salah satunya memanusiakan pedestrian.
(kri)
Explore More