Perjanjian Kerja Sama Tiga Instansi Berpotensi Lindungi Koruptor

JAKARTA - Perjanjian kerja sama (PKS) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan kejaksaan dan kepolisian dinilai berpotensi menghambat pemberantasan korupsi. Pasalnya, instrumen-instrumen pendukung pelaksanaan PKS tersebut dinilai belum jelas.

Pakar hukum Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan, lahirnya aturan tersebut berlatar belakang bahwa tidak semua pelanggaran yang dilakukan aparat pemerintahan berujung pada pidana. Namun begitu, untuk pelaksanaannya dibutuhkan kesiapan semua instrumen. "(Potensi kongkalikong) kekhawatiran kita juga begitu. Jika tidak dipersiapkan malah jadi memperlemah," ungkap Asep saat dihubungi, Kamis (1/3/2018).

Sebelumnya, Kemendagri, Kejaksaan Agung, dan Polri telah menandatangani PKS yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, terutama terkait pasal 385 yang mengatakan bahwa setiap aduan yang masuk terkait dugaan korupsi harus dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

APIP nanti yang akan menjadi penentu apakah aduan tersebut masuk pelanggaran administrasi atau pidana. Menurut Asep, aturan ini bisa memperkuat, tapi juga bisa memperlemah. Aturan ini akan memperkuat jika dibarengi dengan aturan yang lebih detail sebab persoalan ini tidak cukup hanya dengan penanda tanganan PKS semata.

"PKS sifatnya tidak mengikat. Ini harus setingkat perpres. Harus detail agar tidak multitafsir dan menjadi celah menghindari pidana korupsi," tandasnya.

(Baca Juga: Aduan Korupsi Pejabat Pemda Tak Langsung Diproses Hukum
APIP yang memiliki wewenang cukup strategis memang harus diperkuat. Menurut Asep, posisi APIP saat ini jauh dari kuat. Karena itu, APIP harus bisa memahami bagaimana melihat ada tidaknya niat jahat dari pelanggaran yang ditemukan. "Jangan sampai dia melindungi koruptor dengan cara penindakan administrasi. Posisinya harus diperkuat. Sayangnya, kita belum punya UU terkait pengawas internal pemerintahan. Mestinya itu ada dulu baru dilaksanakan," ujarnya.

Asep menilai harus ada lembaga yang melakukan supervisi terhadap APIP. Dengan begitu, kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan. "Saya pikir KPK bisa menjadi lembaga yang tepat untuk menyupervisi putusan-putusan APIP terhadap laporan yang masuk," ujarnya.

Asep mengatakan, seorang pejabat pemerintah yang melanggar administrasi dan menyebabkan kerugian negara memang tidak harus diselesaikan dengan pidana. Dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah disebutkan bahwa jika kesalahan tersebut dampak dari kebijakan negara maka APBN yang mengganti. Namun jika pribadi maka ganti rugi dari yang bersangkutan.

"Tapi kalau ada unsur niat jahatnya maka tidak usah melalui APIP lagi, langsung ke aparat penegak," tandasnya.

Asep tidak mempermasalahkan adanya aturan ini sepanjang ada penguatan-penguatan. Dengan begitu maka tidak dianggap sebagai pengaman koruptor. "Dulu banyak kasus administrasi. UU ini mencoba melindungi. Misalnya karena terlambat mencatat dan melaporkan, ini bisa dipidana, padahal ini bisa administrasi saja. Penempatan pos yang salah bisa jadi temuan juga," ungkapnya.

Pelaksana Tugas Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih menegaskan bahwa PKS yang sudah ditandatangani itu bukan untuk melindungi koruptor. Menurut dia, peranan APIP tidak sampai mencampuri urusan penyelidikan. "APIP hanya pada tahap awal sebelum penyelidikan. Jadi bukan untuk melindungi koruptor," tandasnya.

Dia juga menjelaskan, dalam melakukan kajian laporan, APIP akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH). Hal ini untuk saling bertukar informasi dan mengawal kasus tersebut. "Kan kita bersama-sama. Kalau ada indikasi korupsi akan lebih cepat, dan tidak mungkin APH diam saja kalau ada yang coba melindungi koruptor," katanya.

Sri memastikan bahwa jika sudah terindikasi pidana dan ada alat bukti yang cukup, APIP tidak akan masuk mencampuri. Aduan tersebut akan sepenuhnya diserahkan kepada APH. "Justru ini membuat garis yang jelas antara mana administrasi dan pidana. APH pun akan protes kalau jelas pidana tapi dimasukkan ke administrasi. Kita sekarang ini mulai transparan," tandasnya.

Penguatan APIP pun terus dilakukan. Salah satunya pemerintah tengah melakukan perubahan PP 18/2016 tentang OPD, di mana APIP eselonisasinya akan sejajar dengan sekda. "Termasuk pemberhentian dan pengangkatan tidak lagi oleh kepala daerah, tapi atas persetujuan mendagri. Ini akan memperkuat," paparnya.

Dia juga memastikan bahwa setiap pelanggaran administrasi akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku, yang untuk kepala daerah dan DPRD diatur dalam PP 12/2018. "Pasti ada sanksinya. Sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.