Gaji Kecil Bukan Penyebab Kepala Daerah Korupsi
Jum'at, 23 Februari 2018 - 10:45 WIB
Gaji Kecil Bukan Penyebab Kepala Daerah Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah bukan semata-mata akibat gaji mereka yang kecil. Penyimpangan justru kerap dipicu akibat tingginya gaya hidup kepala daerah beserta keluarganya. Pembiayaan politik yang besar juga menyebabkan gaji yang diterima terasa kecil.
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, tak mengelak gaji pokok kepala daerah belum besar. Bahkan jika dibandingkan gaji camat di DKI yang sebesar Rp40 juta/bulan, gaji gubernur, bupati atau wali kota tidaklah tinggi.
Namun, tunjangan-tunjangan yang diterima pun tidak sedikit. Jika ditambah tunjangan-tunjangan setidaknya bupati bisa menerima Rp50 juta sebulan atau Rp600 juta per tahun. "Pengeluaran lain ditanggung oleh negara. Air, listrik, rumah tangga itu semua dibayar negara," katanya.
Robert menyebut tidak relevan jika jumlah gaji yang diterima sebagai penyebab korupsi kepala daerah. Pembiayaan-pembiayaan tersebutlah yang akhirnya membuat kepala daerah nekat melakukan korupsi. "Karena mereka tidak bisa mengendalikan gaya hidup. Lalu kontestasi pilkada masih mahal, maka kepala daerah akan ke mana-mana. Dari minta pengusaha, birokrasi, ataupun korupsi anggaran," paparnya.
Jika kepala daerah menginginkan gaji besar, menurut dia, peningkatan kapasitas fiskal perlu dilakukan. Dari meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sampai mengoptimalkan BUMD yang dimiliki pemda.
Wali Kota Makassar nonaktif Moh Ramdhan "Danny" Pomanto mengatakan sudah sepantasnya seluruh kepala daerah mendapatkan tunjangan yang memadai. Hal ini agar menghindari terjadinya praktik penyalahgunaan uang negara, dalam hal ini tindak pidana korupsi.
Apalagi dia mengakui, tiga tahun belakangan ini, di am ping menjalankan amanat masyarakat membangun Makassar, Danny Pomanto, sapaan akrab calon Wali Kota Makassar ini, juga memberikan layanan kepada masyarakat di luar kedinasan. Misalnya pemberian bantuan kegiatan masyarakat yang diajukan dalam bentuk proposal. Akan tetapi, lanjut Danny, pemberian tunjangan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan oleh aturan yang berlaku.
Gaji Wali Kota Singapura Tertinggi
Di berbagai belahan dunia, gaji kepala daerah juga beragam, ada yang besar ada yang kecil. Namun, di sejumlah kota di negara Eropa, Amerika, dan Asia berkisar antara USD100.000-486.000 (Rp1,3-6,6 miliar) per tahun pada 2016 silam. Singapura menjadi kota dengan pemberian gaji terbesar, yakni USD486.500, baik di pusat, timur laut, barat laut, tenggara, atau barat daya.
Politisi sekaligus aktivis pendukung orang berkebutuhan khusus Singapura, Denise Phua, yang kini menjabat sebagai wali kota Singapura Pusat juga dilaporkan mendapatkan gaji sekitar USD486.500 per tahun. Tidak seperti wali kota di negeri lain, wali kota di Singapura bukanlah pemerintah lokal, melainkan fungsi masyarakat yang lebih kecil.
Wali Kota San Fransisco, Ed Lee, juga memperoleh gaji yang tinggi, yakni sekitar USD364.815 per tahun.
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, tak mengelak gaji pokok kepala daerah belum besar. Bahkan jika dibandingkan gaji camat di DKI yang sebesar Rp40 juta/bulan, gaji gubernur, bupati atau wali kota tidaklah tinggi.
Namun, tunjangan-tunjangan yang diterima pun tidak sedikit. Jika ditambah tunjangan-tunjangan setidaknya bupati bisa menerima Rp50 juta sebulan atau Rp600 juta per tahun. "Pengeluaran lain ditanggung oleh negara. Air, listrik, rumah tangga itu semua dibayar negara," katanya.
Robert menyebut tidak relevan jika jumlah gaji yang diterima sebagai penyebab korupsi kepala daerah. Pembiayaan-pembiayaan tersebutlah yang akhirnya membuat kepala daerah nekat melakukan korupsi. "Karena mereka tidak bisa mengendalikan gaya hidup. Lalu kontestasi pilkada masih mahal, maka kepala daerah akan ke mana-mana. Dari minta pengusaha, birokrasi, ataupun korupsi anggaran," paparnya.
Jika kepala daerah menginginkan gaji besar, menurut dia, peningkatan kapasitas fiskal perlu dilakukan. Dari meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sampai mengoptimalkan BUMD yang dimiliki pemda.
Wali Kota Makassar nonaktif Moh Ramdhan "Danny" Pomanto mengatakan sudah sepantasnya seluruh kepala daerah mendapatkan tunjangan yang memadai. Hal ini agar menghindari terjadinya praktik penyalahgunaan uang negara, dalam hal ini tindak pidana korupsi.
Apalagi dia mengakui, tiga tahun belakangan ini, di am ping menjalankan amanat masyarakat membangun Makassar, Danny Pomanto, sapaan akrab calon Wali Kota Makassar ini, juga memberikan layanan kepada masyarakat di luar kedinasan. Misalnya pemberian bantuan kegiatan masyarakat yang diajukan dalam bentuk proposal. Akan tetapi, lanjut Danny, pemberian tunjangan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan oleh aturan yang berlaku.
Gaji Wali Kota Singapura Tertinggi
Di berbagai belahan dunia, gaji kepala daerah juga beragam, ada yang besar ada yang kecil. Namun, di sejumlah kota di negara Eropa, Amerika, dan Asia berkisar antara USD100.000-486.000 (Rp1,3-6,6 miliar) per tahun pada 2016 silam. Singapura menjadi kota dengan pemberian gaji terbesar, yakni USD486.500, baik di pusat, timur laut, barat laut, tenggara, atau barat daya.
Politisi sekaligus aktivis pendukung orang berkebutuhan khusus Singapura, Denise Phua, yang kini menjabat sebagai wali kota Singapura Pusat juga dilaporkan mendapatkan gaji sekitar USD486.500 per tahun. Tidak seperti wali kota di negeri lain, wali kota di Singapura bukanlah pemerintah lokal, melainkan fungsi masyarakat yang lebih kecil.
Wali Kota San Fransisco, Ed Lee, juga memperoleh gaji yang tinggi, yakni sekitar USD364.815 per tahun.
(amm)
