Evaluasi Proyek Infrastruktur

PEMERINTAH mencatat telah terjadi 14 kali kecelakaan pengerjaan proyek infrastruktur selama dua tahun ini. Peristiwa terakhir adalah kecelakaan konstruksi ambruknya tiang girder proyek tol Becakayu kemarin pagi. Tujuh pekerja mengalami luka-luka. Atas peristiwa demi peristiwa tersebut, pemerintah menghentikan sementara pekerjaan konstruksi layang proyek infrastruktur pemerintah sebagai langkah untuk meminimalkan kerugian. Presiden Joko Widodo juga meminta evaluasi seluruh proyek infrastruktur elevated . Langkah ini juga sebagai evaluasi pemerintah agar tidak terulang ke depannya. Artinya beberapa proyek elevated seperti jembatan, jalan tol, LRT, dan MRT akan dihentikan sementara sampai ada hasil penyelidikan secara komprehensif untuk menemukan penyebab kecelakaan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku heran dengan belasan kecelakaan yang kebanyakan terjadi saat hari libur atau pagi hari. Apakah ini menandakan ada persoalan man power di sana atau ketika waktu libur dan pagi hari pengawasan terjadi kendur. Ini yang menjadi salah satu hal untuk dievaluasi. Aparat memang harus bisa menemukan penyebab beberapa kecelakaan yang terjadi. Tentu harus seobjektif mungkin. Artinya, jika memang ada kesalahan prosedur oleh pihak kontraktor maka harus ada sanksi jelas meski yang mengerjakan adalah perusahaan milik negara.

Pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada pemegang proyek jika ditemukan kesalahan di sana. Tujuannya agar pada pembangunan-pembangunan infrastruktur lainnya tidak terjadi kejadian yang sama. Fungsi pengawasan juga perlu menjadi perhatian. Seperti diungkapkan Menteri Basuki di atas, peristiwa terjadi ketika hari libur atau pagi hari. Apakah memang pada saat-saat itu fungsi pengawasan menjadi kendur. Apakah memang saat libur dan pagi hari, mereka menganggap risiko terjadi kecelakaan kecil. Padahal dalam manajemen risiko, justru risiko yang paling kecil mempunyai dampak yang sangat besar. Nah , jika memang ada kelalaian pengawasan maka perlu juga ada ketegasan sanksi.

Hal lain yang patut dievaluasi adalah tentang waktu pengerjaan. Selama ini terkesan pemerintah menginginkan banyak proyek infrastruktur selesai secara cepat. Memang akan lebih baik jika cepat diselesaikan. Namun, faktor keselamatan dan keamanan semestinya menjadi prioritas utama karena infrastruktur ini digunakan oleh rakyat. Mungkin akan lebih baik setelah ini pemerintah fokus pada faktor keamanan dan keselamatan. Kita tentu tidak berharap keberhasilan pembangunan infrastruktur ini sekadar untuk kepentingan kelompok tertentu.

Hal lain yang juga dikaji adalah load pekerjaan bagi perusahaan-perusahaan pemerintah. Kita semua tahu, mayoritas pengerjaan infrastruktur dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan pemerintah alias BUMN. Nah , apakah mungkin perusahaan-perusahaan tersebut justru terlalu membebani sehingga justru tidak maksimal dalam proses pengerjaan. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan swasta yang mungkin juga bisa ikut membangun? Tujuannya agar tidak terlalu membebani perusahaan-perusahaan pemerintah. Singkatnya, membagi proyek infrastruktur untuk perusahaan swasta juga.
Kita sepakat bahwa infrastruktur akan memicu pertumbuhan ekonomi dan akan mengatasi kesenjangan ekonomi bangsa ini. Kita juga mengetahui bahwa bangsa ini telah tertinggal jauh dalam pembangunan infrastruktur dibandingkan negara-negara lain. Kita juga paham bahwa pembangunan infrastruktur jangan hanya fokus di Pulau Jawa. Namun, apakah dengan alasan itu kita tidak terlalu awas dengan keselamatan dan keamanan. Kita yakin pemerintah bisa mengatasi persoalan-persoalan ini karena mereka yang sangat lebih tahu persoalan tersebut. Transparansi dan objektivitas dalam mengevaluasi peristiwa-peristiwa kecelakaan ini yang lebih diperlukan. Kita berharap dengan transparansi dan objektivitas hasil evaluasi akan membuat proyek-proyek infrastruktur di Indonesia menjadi zero accident.