Indonesia Minta PBB Tingkatkan Keamanan Penjaga Perdamaian
Indonesia Minta PBB Tingkatkan Keamanan Penjaga Perdamaian
A
A
A
JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diminta meningkatkan dukungan logistik dan operasional bagi kelancaran misi pemeliharaan perdamaian (MPP).
Hal tersebut dinilai penting guna mencegah terjadinya korban jiwa dari pasukan penjaga perdamaian.
Untuk itu, diperlukan upaya alternatif bagi pengadaan dan pembiayaan untuk peralatan yang dibutuhkan negara-negara kontributor pasukan pemelihara perdamaian.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan (Strahan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selaku Ketua delegasi mewakili Indonesia, Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin dalam General Debate pertemuan UN Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34), di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa, New York, Amerika Serikat.
Pertemuan tahunan C-34 dimulai pada Senin 12 Februari 2018 dan akan berlangsung hingga 9 Maret mendatang.
C-34 merupakan badan subsider Sidang Majelis Umum PBB yang mengadakan pertemuan tahunan dengan tugas membahas seluruh kebijakan MPP PBB, termasuk analisa berbagai masukan dan evaluasi kinerja misi dengan hasil pembahasan dilaporkan kepada Majelis Umum PBB.
Pada penyampaian pernyataan sikap negara, Delegasi Indonesia juga meminta agar C-34 dapat memfokuskan pembahasan pada aspek keamanan dan keselamatan peacekeepers, mengingat 2017 telah menjadi tahun paling berbahaya dalam sejarah MPP, yakni sebanyak 56 peacekeepers gugur dalam tugas.
Selain itu, Delegasi Indonesia menyampaikan pentingnya kesinambungan capacity-building bagi peacekeepers dan dukungan finansial yang kuat untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas di MPP PBB sehingga dapat mewujudkan perdamaian berkelanjutan atau sustaining peace di negara yang baru pulih dari konflik.
“Peningkatan kapabilitas MPP PBB tidak hanya berupa pemberian peralatan yang memadai, namun juga ditujukan pada pengembangan skill-set yang dibutuhkan di misi, dan salah satunya dapat dilakukan melalui mekanisme triangular cooperation", ujar Ketua Delegasi Indonesia, Mayjen TNI Hartind Asrin, Rabu (14/2/2018).
Memanfaatkan pertemuan tahunan C-34 kali ini, Ditjen Kerja Sama Multilateral akan mengadakan Side Event dalam bentuk Diskusi Panel bertema Overcoming Capability Gaps in Peacekeeping Operations: Challenges & Opportunities pada di Markas Besar PBB, Rabu (14/2/2018).
Kegiatan ini merupakan kontribusi intelektual Indonesia bagi upaya peningkatan kapabilitas MPP PBB, khususnya peran yang dapat dimainkan industri strategis nasional, serta sekaligus sebagai ajang promosi produk alat peralatan pertahanan keamanan (alpahankam) Indonesia yang terbukti berhasil mendukung kinerja kontingen Indonesia di MPP kepada negara-negara kontributor peacekeepers.
??(dam)
Hal tersebut dinilai penting guna mencegah terjadinya korban jiwa dari pasukan penjaga perdamaian.
Untuk itu, diperlukan upaya alternatif bagi pengadaan dan pembiayaan untuk peralatan yang dibutuhkan negara-negara kontributor pasukan pemelihara perdamaian.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan (Strahan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selaku Ketua delegasi mewakili Indonesia, Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin dalam General Debate pertemuan UN Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34), di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa, New York, Amerika Serikat.
Pertemuan tahunan C-34 dimulai pada Senin 12 Februari 2018 dan akan berlangsung hingga 9 Maret mendatang.
C-34 merupakan badan subsider Sidang Majelis Umum PBB yang mengadakan pertemuan tahunan dengan tugas membahas seluruh kebijakan MPP PBB, termasuk analisa berbagai masukan dan evaluasi kinerja misi dengan hasil pembahasan dilaporkan kepada Majelis Umum PBB.
Pada penyampaian pernyataan sikap negara, Delegasi Indonesia juga meminta agar C-34 dapat memfokuskan pembahasan pada aspek keamanan dan keselamatan peacekeepers, mengingat 2017 telah menjadi tahun paling berbahaya dalam sejarah MPP, yakni sebanyak 56 peacekeepers gugur dalam tugas.
Selain itu, Delegasi Indonesia menyampaikan pentingnya kesinambungan capacity-building bagi peacekeepers dan dukungan finansial yang kuat untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas di MPP PBB sehingga dapat mewujudkan perdamaian berkelanjutan atau sustaining peace di negara yang baru pulih dari konflik.
“Peningkatan kapabilitas MPP PBB tidak hanya berupa pemberian peralatan yang memadai, namun juga ditujukan pada pengembangan skill-set yang dibutuhkan di misi, dan salah satunya dapat dilakukan melalui mekanisme triangular cooperation", ujar Ketua Delegasi Indonesia, Mayjen TNI Hartind Asrin, Rabu (14/2/2018).
Memanfaatkan pertemuan tahunan C-34 kali ini, Ditjen Kerja Sama Multilateral akan mengadakan Side Event dalam bentuk Diskusi Panel bertema Overcoming Capability Gaps in Peacekeeping Operations: Challenges & Opportunities pada di Markas Besar PBB, Rabu (14/2/2018).
Kegiatan ini merupakan kontribusi intelektual Indonesia bagi upaya peningkatan kapabilitas MPP PBB, khususnya peran yang dapat dimainkan industri strategis nasional, serta sekaligus sebagai ajang promosi produk alat peralatan pertahanan keamanan (alpahankam) Indonesia yang terbukti berhasil mendukung kinerja kontingen Indonesia di MPP kepada negara-negara kontributor peacekeepers.
??
Explore More