Tambah Kursi Pimpinan DPR/MPR Dinilai Pemborosan Uang Negara
Jum'at, 09 Februari 2018 - 11:47 WIB
Tambah Kursi Pimpinan DPR/MPR Dinilai Pemborosan Uang Negara
A
A
A
JAKARTA - Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati penambahan kursi pimpinan yakni satu kursi pimpinan DPR dan tiga kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penambahan kursi pimpinan ini disetujui mayoritas fraksi di Senayan.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, penambahan kursi pimpinan tidak memiliki urgensi dan tujuan yang jelas untuk menghimpun aspirasi masyarakat.
Sebaliknya, penambahan itu hanya akan menambah beban keuangan negara. "Punya konsekuensi logis terhadap pemborosan keuangan negara," kata Pangi saat dihubungi SINDOnews, Jumat (9/2/2018).
(Baca juga: Penambahan Kursi Pimpinan Parlemen Dinilai Bentuk Kerakusan)
Selain itu, Pangi menanggap penambahan kursi tidak dalam momentum yang tepat, di mana rakyat sedang kesulitan mengenai ekonominya. Sehingga langkah tersebut dinilai menabrak nalar sehat.
Belum lagi kata dia, saat ini citra DPR disorot, institusi yang paling rendah kepercayaan (trust publik) karena perilaku korupsi serta minimnya produk legislasi yang berkualitas.
Menurutnya, terkonfirmasi bahwa elit parpol di DPR lebih mementingkan kepentingan kelompok dan golongan tertentu, di mana tidak terlihat urgensinya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
(Baca juga: Revisi UU MD3 Atur Mekanisme Baru Pemilihan Pimpinan DPR dan MPR)
Makin terang dan jelas watak asli wakil rakyat yang egois dan cenderung mengabaikan bagaimana nasib rakyat, hanya sibuk dengan birahi kursi dan jabatan.
"Pimpinan DPR, DPD dan MPR baru dengan fasilitas yang dimilikinya paling tidak akan dijadikan sebagai alat komoditas politik memainkan sintemen opini politik dalam rangka tracing menaikkan bobot elektoral partai mereka," pungkasnya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, penambahan kursi pimpinan tidak memiliki urgensi dan tujuan yang jelas untuk menghimpun aspirasi masyarakat.
Sebaliknya, penambahan itu hanya akan menambah beban keuangan negara. "Punya konsekuensi logis terhadap pemborosan keuangan negara," kata Pangi saat dihubungi SINDOnews, Jumat (9/2/2018).
(Baca juga: Penambahan Kursi Pimpinan Parlemen Dinilai Bentuk Kerakusan)
Selain itu, Pangi menanggap penambahan kursi tidak dalam momentum yang tepat, di mana rakyat sedang kesulitan mengenai ekonominya. Sehingga langkah tersebut dinilai menabrak nalar sehat.
Belum lagi kata dia, saat ini citra DPR disorot, institusi yang paling rendah kepercayaan (trust publik) karena perilaku korupsi serta minimnya produk legislasi yang berkualitas.
Menurutnya, terkonfirmasi bahwa elit parpol di DPR lebih mementingkan kepentingan kelompok dan golongan tertentu, di mana tidak terlihat urgensinya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
(Baca juga: Revisi UU MD3 Atur Mekanisme Baru Pemilihan Pimpinan DPR dan MPR)
Makin terang dan jelas watak asli wakil rakyat yang egois dan cenderung mengabaikan bagaimana nasib rakyat, hanya sibuk dengan birahi kursi dan jabatan.
"Pimpinan DPR, DPD dan MPR baru dengan fasilitas yang dimilikinya paling tidak akan dijadikan sebagai alat komoditas politik memainkan sintemen opini politik dalam rangka tracing menaikkan bobot elektoral partai mereka," pungkasnya.
(maf)
