Hidupkan Pasal Penghinaan Presiden Sama dengan Khianati Demokrasi
Jum'at, 09 Februari 2018 - 10:28 WIB
Hidupkan Pasal Penghinaan Presiden Sama dengan Khianati Demokrasi
A
A
A
JAKARTA - Upaya DPR dan pemerintah untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan Presiden dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai penolakan dari publik. Upaya itu dinilai akan membatasi kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat.
Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menganggap, rencana itu menjadi tandata publik, mengingat Mahkamah Kontitusi (MK) telah membatalkan pada tahun 2006 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Menurutnya, rasionalisasi DPR dan pemerintah yang menganggap pasal penghinaan ini sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi Presiden/Wakil Presiden sebagai simbol Negara jelas alasan yang mengada-ada.
"Indonesia adalah Negara republik, di mana Presiden lahir dari proses demokrasi yang diberikan amanat oleh rakyat," ujar Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Jumat (9/2/2018).
Sulthan menegaskan, pasal penghinaan ini mengancam perkembangan demokrasi di Indonesia sehingga usaha-usaha yang berpotensi menciderai demokrasi mustinya tidak perlu dimunculkan lagi atau bahkan ditawar-tawar lagi.
"Perlu diingat jangan sampai terukir pada ingatan kolektif publik kalau Pemerintah baik eksekutif dan legislatif menjadi anak 'durhaka' yang berusaha memberangus keberadaan demokrasi," katanya.
Dia menambahkan, perdebatan soal pilihan antara ancaman pidana atau perdata, delik aduan atau delik umum, serta ancaman pidana di bawah 5 tahun atau lebih seharusnya bukan menjadi fokus yang sampai sekarang masih terjadi pada pembahasan di DPR.
Baginya, untuk merespons isu ini seharusnya sederhana, yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum demokrasi, dan bukan Negara otoriter yang represif. Sehingga pada akhirnya alasan dimunculkan kembali pasal ini sarat dengan kepentingan politik, dan bukan merupakan isu hukum.
"Sikap fraksi-fraksi DPR yang cenderung satu suara mendukung memberi sinyal positif bahwa bersahabat dengan Pemerintah di tahun-tahun politik bukan pilihan yang buruk," pungkasnya.
Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menganggap, rencana itu menjadi tandata publik, mengingat Mahkamah Kontitusi (MK) telah membatalkan pada tahun 2006 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Menurutnya, rasionalisasi DPR dan pemerintah yang menganggap pasal penghinaan ini sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi Presiden/Wakil Presiden sebagai simbol Negara jelas alasan yang mengada-ada.
"Indonesia adalah Negara republik, di mana Presiden lahir dari proses demokrasi yang diberikan amanat oleh rakyat," ujar Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Jumat (9/2/2018).
Sulthan menegaskan, pasal penghinaan ini mengancam perkembangan demokrasi di Indonesia sehingga usaha-usaha yang berpotensi menciderai demokrasi mustinya tidak perlu dimunculkan lagi atau bahkan ditawar-tawar lagi.
"Perlu diingat jangan sampai terukir pada ingatan kolektif publik kalau Pemerintah baik eksekutif dan legislatif menjadi anak 'durhaka' yang berusaha memberangus keberadaan demokrasi," katanya.
Dia menambahkan, perdebatan soal pilihan antara ancaman pidana atau perdata, delik aduan atau delik umum, serta ancaman pidana di bawah 5 tahun atau lebih seharusnya bukan menjadi fokus yang sampai sekarang masih terjadi pada pembahasan di DPR.
Baginya, untuk merespons isu ini seharusnya sederhana, yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum demokrasi, dan bukan Negara otoriter yang represif. Sehingga pada akhirnya alasan dimunculkan kembali pasal ini sarat dengan kepentingan politik, dan bukan merupakan isu hukum.
"Sikap fraksi-fraksi DPR yang cenderung satu suara mendukung memberi sinyal positif bahwa bersahabat dengan Pemerintah di tahun-tahun politik bukan pilihan yang buruk," pungkasnya.
(maf)
