Gizi Buruk dan Campak di Asmat, DPD: Ini Harus Jadi yang Terakhir
Gizi Buruk dan Campak di Asmat, DPD: Ini Harus Jadi yang Terakhir
A
A
A
TIMIKA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengingatkan Pemerintah Pusat dan semua level pemerintahan di Papua untuk menjadikan kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk dan campak tidak terulang kembali.
Akibat gizi buruk, puluhan balita meninggal di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Pemerintah harus mengevaluasi total program dan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua.
Apapun tantangannya, pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan yang baik adalah hak dasar rakyat yang harus dipenuhi negara.
“Kami sangat berharap KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Asmat dan Pegunungan Bintang ini jadi yang terakhir di Papua. Harus segera dicarikan solusinya karena ini menyangkut nyawa anak bangsa,” ujar Ketua Komite III DPD yang membidangi persoalan kesehatan dan perlindungan anak Fahira Idris di Kabupaten Timika, Papua (28/1/2018).
Kehadiran Anggota DPD di Papua untuk menyerahkan bantuan DPD RI untuk para korban KLB gizi buruk dan campak kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Asmat. Hadir juga senator asal Papua Pdt Charles Simare-mare
Fahira mengungkapkan, strategi pembangunan Presiden Jokowi yang membangun Indonesia dari pinggiran, untuk daerah-daerah tertentu di Papua harus dirubah fokus kepada pembangunan infrastruktur kesehatan (fasilitas kesehatan dan infrastruktur sanitasi) dan pertanian termasuk pembangunan sumber daya manusia di kedua bidang tersebut.
“Jadi membangun infrastruktur untuk membuka akses baik itu darat, laut, maupun udara yang dikhususkan untuk mempermudah warga mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan,” tukas Fahira.
Untuk gizi buruk, Pemerintah harus memformulasikan solusi agar infrastruktur pertanian di daerah ini dipenuhi untuk mempermudah warga berladang dan menghasilkan pangan yang bergizi.
“Hutan-hutan di sana kan menghasilkan sagu. Belum lagi sungai-sungainya yang kaya ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Tinggal bagaimana Pemerintah baik yang di Pusat maupun daerah memastikan warga berdaya mengelola potensi-potensi alam yang dapat menjadi sumber pangan yang bergizi ini,” pungkas Fahira.
Akibat gizi buruk, puluhan balita meninggal di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Pemerintah harus mengevaluasi total program dan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua.
Apapun tantangannya, pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan yang baik adalah hak dasar rakyat yang harus dipenuhi negara.
“Kami sangat berharap KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Asmat dan Pegunungan Bintang ini jadi yang terakhir di Papua. Harus segera dicarikan solusinya karena ini menyangkut nyawa anak bangsa,” ujar Ketua Komite III DPD yang membidangi persoalan kesehatan dan perlindungan anak Fahira Idris di Kabupaten Timika, Papua (28/1/2018).
Kehadiran Anggota DPD di Papua untuk menyerahkan bantuan DPD RI untuk para korban KLB gizi buruk dan campak kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Asmat. Hadir juga senator asal Papua Pdt Charles Simare-mare
Fahira mengungkapkan, strategi pembangunan Presiden Jokowi yang membangun Indonesia dari pinggiran, untuk daerah-daerah tertentu di Papua harus dirubah fokus kepada pembangunan infrastruktur kesehatan (fasilitas kesehatan dan infrastruktur sanitasi) dan pertanian termasuk pembangunan sumber daya manusia di kedua bidang tersebut.
“Jadi membangun infrastruktur untuk membuka akses baik itu darat, laut, maupun udara yang dikhususkan untuk mempermudah warga mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan,” tukas Fahira.
Untuk gizi buruk, Pemerintah harus memformulasikan solusi agar infrastruktur pertanian di daerah ini dipenuhi untuk mempermudah warga berladang dan menghasilkan pangan yang bergizi.
“Hutan-hutan di sana kan menghasilkan sagu. Belum lagi sungai-sungainya yang kaya ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Tinggal bagaimana Pemerintah baik yang di Pusat maupun daerah memastikan warga berdaya mengelola potensi-potensi alam yang dapat menjadi sumber pangan yang bergizi ini,” pungkas Fahira.
(pur)
Explore More