Kemendagri: KPU Bersifat Mandiri dan Tidak Bisa Diintervensi
Sabtu, 20 Januari 2018 - 15:19 WIB
Kemendagri: KPU Bersifat Mandiri dan Tidak Bisa Diintervensi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan kepercayaan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Pemerintah sudah memberikan perhatian bahwa KPU bersifat mandiri, tidak bisa diintervensi siapapun termasuk pemerintah. Makanya berikan kepercayaan penuh kepada KPU," ujar Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan Kemendagri, Dedi Taryadi, dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1/2018).
Putusan MK itu berdampak pada kewajiban seluruh partai politik, termasuk 12 parpol peserta Pemilu 2014, untuk mengikuti verifikasi faktual oleh KPU. Putusan itu, kata Dedi, tidak hanya berlaku bagi pemerintah dan DPR selaku penyusun undang-undang, tetapi juga bagi penyelenggara pemilu.
Menurut Dedi, KPU selaku penyelenggara pemilu telah menindaklanjuti putusan MK dengan menerbitkan revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Peserta Pemilu 2019.
"Laksamana putusan MK kemudian regulasi yang terkait dengan PKPU itu langsung ditindaklanjuti," kata Dedi.
"Pemerintah sudah memberikan perhatian bahwa KPU bersifat mandiri, tidak bisa diintervensi siapapun termasuk pemerintah. Makanya berikan kepercayaan penuh kepada KPU," ujar Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan Kemendagri, Dedi Taryadi, dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1/2018).
Putusan MK itu berdampak pada kewajiban seluruh partai politik, termasuk 12 parpol peserta Pemilu 2014, untuk mengikuti verifikasi faktual oleh KPU. Putusan itu, kata Dedi, tidak hanya berlaku bagi pemerintah dan DPR selaku penyusun undang-undang, tetapi juga bagi penyelenggara pemilu.
Menurut Dedi, KPU selaku penyelenggara pemilu telah menindaklanjuti putusan MK dengan menerbitkan revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Peserta Pemilu 2019.
"Laksamana putusan MK kemudian regulasi yang terkait dengan PKPU itu langsung ditindaklanjuti," kata Dedi.
(kri)
