Jabat KSP, Moeldoko Dinilai Mampu Redam Kegaduhan di Kabinet

Jum'at, 19 Januari 2018 - 22:36 WIB
Jabat KSP, Moeldoko...
Jabat KSP, Moeldoko Dinilai Mampu Redam Kegaduhan di Kabinet
A A A
JAKARTA - Langkah memasukkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di lingkungan Istana sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) dinilai tepat. Pasalnya memasuki tahun politik dua tahun ke depan, bakal banyak tekanan-tekanan dari luar maupun dalam pemerintahan.

"Moeldoko terkenal ahli strategi. Minimal, kegaduhan di dalam internal akan bisa teratasi saat memasuki masa pemilu," ujar Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe lewat keterangan resmi di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Menurutnya, Moeldoko memiliki karakter kuat dan tegas serta track record yang bersih. Bahkan, Maksimus menyarankan Presiden Jokowi agar berpasangan dengan mantan Panglima TNI ini dalam Pilpres 2019 nanti.

"Jenderal Moeldoko memiliki track record dan relasi sosial yang baik. Ditambah sosok yang nasionalis religius, dan cukup diterima di kalangan masyarakat Indonesia," jelasnya.

Pemilihan tokoh dari kalangan militer, lanjut dia, menjadi salah satu indikator penting bagi Jokowi pada Pilpres 2019. "Dan saya rasa Moeldoko adalah tokoh yang tidak asing lagi di mata publik sebagai mantan Panglima TNI dan ini merupakan suatu kombinasi yang baik dengan Jokowi," tandasnya.

Sementara itu sebelumnya Moeldoko menegaskan, siap melaksanakan tugas barunya sebagai KSP secara profesional. Dia mengaku akan segera menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional, termasuk juga percepatan untuk pelaksanaannya.

"Tugas saya adalah bagaimana mengakselerasi program-program itu agar cepat mencapai hal yang diinginkan," ujar Moeldoko.

Sebagai KSP, Moeldoko mengemban tugas pengelolaan dan pengendalian program prioritas nasional, mengkaji dan pengelolaan isu-isu sosial, ekologi dan budaya strategis, dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis.

Selain itu, Moeldoko akan menangani komunikasi politik dan diseminasi informasi, serta mengkaji politik dan pengelolaan isu-isu hukum, pertahanan, keamanan dan HAM.
(kri)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.0704 seconds (0.1#10.140)