PDIP Legawa Jatah Kursi Menteri dari Golkar Bertambah

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) tidak mempersoalkan mengenai bertambahnya jatah kursi menteri untuk Partai Golkar . PDIP menganggap reshuffle atau perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

"Apa yang perlu dipermasalahkan? Yang pertama ini hak prerogatif presiden," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Dia melihat reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini untuk membangun kerja sama dengan parpol-parpol pendukung pemerintah. Dalam hal ini menampah jatah kursi menteri untuk Partai Golkar. (Baca juga: Reshuffle Kabinet, Idrus Marham Jadi Mensos )

Menurutnya, konstribusi Partai Golkar dalam kerja sama dengan pemerintah sejauh ini cukup siginifikan. Apalagi Partai Golkar merupakan partai politik peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2014 setelah PDIP. "Itu sebabnya wajar Presiden memberi kursi tambahan. Tidak ada yang perlu diributkan sebenarnya," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, manajemen Pemerintahan Jokowi-JK bersifat gotong royong. Dengan alas an tersebut dia kembali menegaskan bahwa bertambahnya jatah kursi menteri untuk Partai Golkar tidak perlu dipersoalkan. "Itu sebabnya tidak perlu dipersoalkan seperti itu," tuturnya. (Baca juga: Posisinya Aman di Kabinet, Begini Tanggapan Airlangga Hartarto )

Diketahui, Presiden Jokowi telah melantik Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebagai menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Dengan dilantiknya Idrus Marham tersebut, maka jatah kursi menteri untuk Partai Golkar bertambah menjadi dua. Sebelumnya, Golkar mengisi posisi Menteri Perindustrian lewat Airlangga Hartarto.