Program Hutan Sosial Dinilai Mampu Bangkitkan Masyarakat
Kamis, 11 Januari 2018 - 16:23 WIB
Program Hutan Sosial Dinilai Mampu Bangkitkan Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan jajaran Kementerian LHK kembali mengunjungi dan berdiskusi dengan ormas keagamaan.
Pertemuan membahas program Kementerian LHK, terutama program kehutanan sosial untuk membangkitkan ekonomi masyarakat.
Setelah sebelumnya mendatangi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kantor Muhammadiyah, Menteri LHK pada Rabu 10 Januari 2018 mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ketua MUI KH Ma'ruf Amin pun mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Menteri LHK Siti Nurbaya.
Dalam diskusi itu, muncul kesamaan pandangan antara Kementerian LHK dan MUI dalam beberapa tema yang dibahas, antara lain program perhutanan sosial yang diharapkan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga keragaman hayati.
Menteri Siti Nurbaya mengatakan, selama ini konsesi pengelolaan hutan jauh lebih banyak yang diberikan kepada konglomerasi dibandingkan kepada rakyat, bahkan hingga 96% dipegang oleh korporasi raksasa, sisanya hanya 4% yang dikelola rakyat.
“Ini yang mau di balik oleh pemerintah sekarang, dengan rakyat yang mendapat prioritas utama, sehingga aroma keadilan akan lebih terasa. Ada 12,7 juta hektare lahan yang akan dibagikan bertahap untuk dikelola oleh masyarakat,” tutur Siti.
Dalam konteks ini, menurut Menteri Siti, ormas seperti MUI, NU, Muhammadiyah akan berperan penting menjaga supaya redistribusi konsesi hutan ini tidak jatuh ke tangan oknum.
Topik lain yang dibahas, yakni masalah isu lingkungan, sampah, keragaman hayati.
Ma’ruf Amin menjelaskan Islam adalah ajaran yang sangat memperhatikan masalah kebersihan sehingga mereka pun juga ingin mendorong supaya ajakan tentang cinta lingkungan, bersih dari sampah, menjadi materi kotbah yang wajib disampaikan di masjid dan pesantren.
“Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang larangan berburu satwa langka,” kata Ma'ruf Amin.
Dalam pertemuan itu juga, Ma’ruf Amin memberikan buku yang disusun MUI tentang Eco-Masjid, yaitu bagaimana teknik pengelolaan masjid yang ramah lingkungan, baik dari pengelolaan air, penggunaan energi, dan pengolahan sampah.
Ma'ruf juga mengajak para khatib dan penceramah agar mengangkat topik lingkungan khutbah Jumat dan ceramah keagamaan lainnya.
Begitu juga sebaliknya, Menteri Siti Nurbaya memberikan buku tentang kisah perjuangan bagaimana kebakaran hutan yang begitu massif di tahun 2015 bisa ditekan secara signifikan pada tahun-tahun selanjutnya
Pertemuan kedua pihak akan dilanjutkan dengan membentuk tim bersama membahas isu terkait perhutanan sosial, redistribusi lahan, sampah, supaya isu ini bisa dibahas secara berkelanjutan.
Untuk itu akan dipersiapkan nota kesepahaman antara Kementerian LHK dan MUI sehingga diharapkan kerja sama bisa semakin memberi maslahat bagi ummat.
“Saya sangat percaya silaturahmi bisa melunturkan dengki, bisa membuka rejeki, sekaligus bisa memupus kesalahpahaman akibat terpapar banyak isu di media sosial,” ucap Siti.
Siti juga berharap sinergi bisa terus berlanjut, dan sinergi pemerintah/umaro-ulama mampu menjadi katalis untuk kian majunya perekonomian bangsa dalam kerangka masyarakat madani.
Pertemuan membahas program Kementerian LHK, terutama program kehutanan sosial untuk membangkitkan ekonomi masyarakat.
Setelah sebelumnya mendatangi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kantor Muhammadiyah, Menteri LHK pada Rabu 10 Januari 2018 mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ketua MUI KH Ma'ruf Amin pun mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Menteri LHK Siti Nurbaya.
Dalam diskusi itu, muncul kesamaan pandangan antara Kementerian LHK dan MUI dalam beberapa tema yang dibahas, antara lain program perhutanan sosial yang diharapkan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga keragaman hayati.
Menteri Siti Nurbaya mengatakan, selama ini konsesi pengelolaan hutan jauh lebih banyak yang diberikan kepada konglomerasi dibandingkan kepada rakyat, bahkan hingga 96% dipegang oleh korporasi raksasa, sisanya hanya 4% yang dikelola rakyat.
“Ini yang mau di balik oleh pemerintah sekarang, dengan rakyat yang mendapat prioritas utama, sehingga aroma keadilan akan lebih terasa. Ada 12,7 juta hektare lahan yang akan dibagikan bertahap untuk dikelola oleh masyarakat,” tutur Siti.
Dalam konteks ini, menurut Menteri Siti, ormas seperti MUI, NU, Muhammadiyah akan berperan penting menjaga supaya redistribusi konsesi hutan ini tidak jatuh ke tangan oknum.
Topik lain yang dibahas, yakni masalah isu lingkungan, sampah, keragaman hayati.
Ma’ruf Amin menjelaskan Islam adalah ajaran yang sangat memperhatikan masalah kebersihan sehingga mereka pun juga ingin mendorong supaya ajakan tentang cinta lingkungan, bersih dari sampah, menjadi materi kotbah yang wajib disampaikan di masjid dan pesantren.
“Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang larangan berburu satwa langka,” kata Ma'ruf Amin.
Dalam pertemuan itu juga, Ma’ruf Amin memberikan buku yang disusun MUI tentang Eco-Masjid, yaitu bagaimana teknik pengelolaan masjid yang ramah lingkungan, baik dari pengelolaan air, penggunaan energi, dan pengolahan sampah.
Ma'ruf juga mengajak para khatib dan penceramah agar mengangkat topik lingkungan khutbah Jumat dan ceramah keagamaan lainnya.
Begitu juga sebaliknya, Menteri Siti Nurbaya memberikan buku tentang kisah perjuangan bagaimana kebakaran hutan yang begitu massif di tahun 2015 bisa ditekan secara signifikan pada tahun-tahun selanjutnya
Pertemuan kedua pihak akan dilanjutkan dengan membentuk tim bersama membahas isu terkait perhutanan sosial, redistribusi lahan, sampah, supaya isu ini bisa dibahas secara berkelanjutan.
Untuk itu akan dipersiapkan nota kesepahaman antara Kementerian LHK dan MUI sehingga diharapkan kerja sama bisa semakin memberi maslahat bagi ummat.
“Saya sangat percaya silaturahmi bisa melunturkan dengki, bisa membuka rejeki, sekaligus bisa memupus kesalahpahaman akibat terpapar banyak isu di media sosial,” ucap Siti.
Siti juga berharap sinergi bisa terus berlanjut, dan sinergi pemerintah/umaro-ulama mampu menjadi katalis untuk kian majunya perekonomian bangsa dalam kerangka masyarakat madani.
(dam)
