Pilkada 2018, Partai Politik Defisit Kader?

Umbu TW Pariangu
Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

"Partai yang dewasa dan demokratis adalah partai yang tidak pernah kehilangan akal dan ide brilian untuk secara pro­fesional dan kontinu me­nya­ring kader-kadernya yang ber­kua­litas, yang memiliki nilai jual po­pulis di hadapan publik."

INDONESIA tahun ini akan me­nyelenggarakan hajat­an pil­ka­da serentak di 171 daerah (17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten). Pen­daf­taran pa­sang­an calon oleh Ko­misi Pe­mi­lihan Umum (KPU) pun telah di­tu­tup pada pukul 24.00 tadi ma­lam setelah di­bu­ka pada 8 Ja­nua­ri 2018.
Momentum politik ber­skala masif ini akan menjadi baro­me­t­er politik elektoral menuju Pe­milu 2019. Karena itu sudah bi­sa dipastikan, suasana riva­li­tas pilkada ter­sebut akan terasa menggigit dan penuh intrik, ma­nuver.

Partai politik (parpol) atau koa­lisi parpol yang akan me­ngu­sung kandidatnya, akan ber­pikir keras bagaimana me­ne­tapkan bakal calon kepala dae­rah yang memiliki kans be­sar untuk menang. Salah satu fenomena yang cukup mencuri perhatian pub­lik pada pilkada kali ini adalah lebih tertariknya parpol men­calonkan sosok bukan kader­nya ketimbang kadernya sen­diri da­lam pilkada, khususnya di pe­mi­lih­an gubernur.

Di Jawa Timur, selain PKB yang mengusung kadernya se­ba­gai calon gubernur, yakni Syai­fullah Yusuf, partai-partai lain seperti Demokrat, Golkar, dan Nasdem justru memilih Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang bukan kader partai. Di Jawa Barat, PPP, PKB, dan NasDem juga me­ngu­sung figur nonparpol yakni Ridwan Kamil sebagai calon gubernur. Golkar juga sempat akan mengusung Ridwan Ka­mil meski kemudian mencabut rekomendasinya.

Di Sumatera Utara, parpol ramai-ramai mengusung pa­sang­an Letjen TNI Edy Rahmayadi yang ber­pa­sang­an dengan pengusaha Mu­sa Rajekshah. Keduanya bu­kan kader parpol. Parpol ter­sebut yakni Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan NasDem. Bah­kan, NasDem sendiri batal me­ngu­sung ka­dernya yang nota­bene gu­ber­nur petahana, Teng­ku Erry Nuradi. Di Nusa Tenggara Timur, PDI Perjuangan menetapkan Marianus Sae sebagai calon gubernur. Menariknya, Ma­ria­nus bukanlah ka­der PDIP, me­lain­kan kader PKB setelah sebe­lumnya sempat jadi kader PAN.

Kenapa Defisit
Mengapa kader-kader partai dalam Pemilihan Gubernur 2018 mengalami defisit keter­pi­lihan di eta­lase pencalonan par­tainya? Satu yang pasti, par­pol selama ini nya­tanya tidak pernah serius menekuni kerja berjenjang dalam hal rege­ne­rasi. Dengan kata lain, parpol ti­dak pernah mau serius men­ja­lankan fung­si kaderisasi. Partai cenderung memilih figur ka­rena potensi elektabilitasnya ba­gus, ke­mu­dian ditunjang de­ngan du­kungan finansial yang bagus pula. Itu berarti partai belum bisa keluar dari lilitan prag­matisme politiknya.

Memang benar, parpol per­lu mengusung calon yang “ber­kua­litas” dan “layak dijual” da­lam kontestasi. Karena sosok yang diusung oleh parpol men­cer­minkan ko­mitmen dan mi­­lit­ansi par­tai dalam meng­­­ha­sil­kan pemimpin yang berkualitas dan layak me­mim­pin rakyat da­lam kurun lima tahun.

Benar, demi menghi­lang­kan kecurigaan publik, elite politik mungkin akan selalu berprinsip di hadapan rakyat, bahwa yang paling penting dari politik itu adalah bagaimana men­ja­lan­kan proses berpolitik secara etis dan bertanggung jawab. Na­mun bisa dipastikan, mana ada po­litisi atau parpol yang mau rela kalah di ge­langgang ke­kua­sa­an. Apalagi setelah jorjoran mengeluarkan “amunisi” ke pe­tinggi parpol agar dikasih “pe­rahu” menuju pilkada.

Para politisi atau petinggi po­litik pasti akan bersikeras meng­amankan posisinya un­tuk me­raih kemenangan, sekalipun dengan menabrak norma-nor­ma politik ter­masuk dengan “mem­bunuh” langkah anak kan­dung politik atau kadernya sen­diri hanya karena kalah elek­ta­bilitas dalam survei atau ka­lau du­kung­an fi­nan­sial. Par­tai mes­ti­nya per­lu meng­har­­gai per­juang­an kader-ka­der­nya yang telah jatuh-bangun ber­juang membesarkan par­tai se­bagai bentuk apre­siasi politik.

Partai mestinya mem­ba­ngun sistem sirkulasi kepe­mim­pinan politik yang ber­basis pada kaderisasi yang kontinu dan bertanggung jawab, karena hanya dengan demikian partai diuntungkan dari segi pe­lem­bagaan ke­pemimpinan dan de­mo­k­rasi kepartaian sebagai in­ves­tasi yang perlu diperjuang­kan dari waktu ke waktu untuk me­matangkan pelembagaan diri partai.

Jika kita sepakat parpol ada­lah instrumen kaderisasi ke­pe­mimpinan pada segala level, regenerasi kepe­mim­pinan di tubuh parpol harus dijalankan secara evaluatif, kontinu. Apa mau dikatakan, performa par­tai kini bisa dikatakan sedang terancam. Alih-alih menjadi wadah mencetak bibit-bibit pe­mim­pin yang berkualitas, me­mi­liki penguasaan ideologi, par­tai justru menjadi sekadar rental yang bebas disewa oleh oknum-oknum politisi peng­ga­rap untuk mencapai target prag­matis. Parpol kehilangan pe­gangan ideologi per­juang­an­nya sebagai filter untuk meng­in­ternalisasi prinsip-prinsip kejuangan nilai-nilai loyalitas. Karena kehilangan itu, partai dengan sengaja menurunkan standar rek­rutmen politiknya ke dalam pilihan transaksional dan menjauh dari nafas de­mokrasi.

Dalam kondisi parpol yang gemar membentang karpet merah seluas-luasnya bagi ka­der di luar partai untuk kebu­tuh­an memenangkan kon­tes­tasi politik, kita tentu sulit un­tuk berharap parpol secara mu­tual beroleh berkah dari pen­ca­lonan tersebut. Partai menjadi rental pergi dan datangnya para politisi oportunis yang tidak memiliki penyatuan ideologis dengan partai yang di­usung­nya. Akibatnya para politisi yang diusung tersebut tak akan pernah berpikir bagaimana me­rawat insti­tusionalisasi partai yang di­tunggangnya dalam pilkada.

Partai akhirnya tak lebih se­bagai faksi dalam perburuan kur­si politik di pilkada. Me­nu­rut Voltaire (dalam Giovanni Sar­tory, Parties and Party Sys­tem: A Frameworks for Analysis (1976), istilah partai adalah sesuatu yang baik, sedangkan faksi identik dengan keburukan dan dibenci dari zaman Romawi hingga abad ke-19. Dari seluruh tradisi pemikiran politik barat, jarang ada yang tidak meng­ang­gap faksi sebagai sesuatu yang dibenci, karena sejatinya faksi adalah un parti s?detieux dans un?tat (sebuah partai yang suka memberontak dalam sebuah negara), sedangkan partai lebih di­pakai untuk menunjuk faksi-faksi yang tidak memberontak.

Partai yang dewasa dan demokratis adalah partai yang tidak pernah kehilangan akal dan ide brilian untuk secara pro­fesional dan kontinu me­nya­ring kader-kadernya yang ber­kua­litas, yang memiliki nilai jual po­pulis di hadapan publik. Ba­gai­manapun, partai yang kuat dan disukai rakyat sepanjang masa adalah partai yang selalu mengembangkan kedewasaan dirinya lewat proses belajar dan berlatih menghadapi sejum­lah tan­tangan politik dan de­mokrasi, bahkan berlatih un­tuk tidak mudah terpancing oleh godaan kemenangan po­li­tik sesaat dengan meng­abai­kan proses (Almond, 1984).

Karena itu, parpol lebih baik membangun otokritik se­ca­ra dewasa untuk ke de­pan­nya berupaya memperbaiki kua­litas fungsi dan perannya se­bagai gawang demokrasi yakni mere­vi­ta­lisasi meka­nis­me kepar­tai­an terkait tahap penjaringan, se­leksi kandidat peserta pil­ka­da, bahkan kon­trol dan pem­be­rian sanksi ke­tat terhadap ber­bagai indikasi politik uang ter­utama dalam proses seleksi di internal par­tai, sehingga pe­nguat­an de­mo­krasi yang dicita- citakan le­wat tubuh kepartaian tidak te­rus mengendap sebagai uto­pia yang dimakan zaman.

Rakyat juga meng­ha­rap­kan partai memiliki inovasi un­tuk melahirkan kebijakan ber­kua­li­tas dalam men­ja­lan­kan roda or­ganisasinya, ber­si­ner­gi dengan aspirasi rakyat, sem­bari mere­duksi sekat-se­kat politik de­ngan rakyat se­la­ma ini, se­hing­ga dengan demi­ki­an partai bisa mencuri kem­bali perhatian pub­lik dan se­la­lu surplus kader berkualitas di setiap pilkada.