Polri Sebut Gugatan Praperadilan Gunawan Jusuf Tak Tepat

Rabu, 10 Januari 2018 - 21:38 WIB
Polri Sebut Gugatan...
Polri Sebut Gugatan Praperadilan Gunawan Jusuf Tak Tepat
A A A
JAKARTA - Advokat Utama Divisi Hukum Mabes Polri Kombes Pol Veris Septiansyah menilai, gugatan praperadilan yang diajukan oleh Gunawan Jusuf dan M Fauzi Thoha sebagai pemohon terhadap Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selaku termohon sangat aneh dan tidak tepat.

‎"Iya. Menurut kita asumsi kita ya boleh-boleh saja. Kita kembali‎ pada hukum acaranya Pasal 77 KUHAP tentang objek perkara praperadilan," kata Veris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018).

‎Dia menjelaskan, kasus yang digugat praperadilan oleh Gunawan dan Fauzi ke PN Jakarta Selatan ini terkait kasus sengketa lahan di Lampung, namun tidak bisa dijelaskan secara rinci kasus tersebut. Sebab, itu materi penyidikan di Bareskrim Polri bukan materi praperadilan.

"Background kasus kan masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik Bareskrim terkait sengketa lahan di Lampung," ujarnya.

Menurut dia, Gunawan mengajukan gugatan praperadilan ini masuk dalam objek yakni pihak pemohon (Gunawan dan Fauzi) mendalilkan untuk membatalkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) dan membatalkan tuntutan terhadap pihak pemohon berikut afiliasinya.

‎"Jadi penyidik maupun pelapor dari kasus tersebut dalam dalil gugatan mereka agar tidak melakukan tuntutan hukum, itu objek perkara praperadilan yang diajukan oleh pemohon," jelas dia.

‎Gunawan dan F‎auzi telah dilaporkan kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan surat oleh Walfrid Hot Patar S ke Bareskrim Polri, hal itu sesuai Nomor Laporan Polisi: LP/369/IV/2017/Bareskrim tanggal 7 April 2017. Kemudian, Polri menerbitkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: SP.Sidik/896 Subdit I/VI/2017/Dit Tipidum tanggal 22 Juni 2017.

Menurut dia, Gunawan dan Fauzi yang menjadi pemohon praperadilan ini statusnya masih sebagai saksi dan terlapor dalam perkara dugaan penggelapan yang ditangani oleh penyidik Bareskrim Polri. Makanya, sedikit aneh kenapa diajukan praperadilan padahal belum ada penetapan tersangka.

"Sebagai terlapor di penyidikan Bareskrim, jadi Sprindik masih terlapor belum tersangka.‎ Silahkan teman-teman nilai sendiri, dia mendalilkan kaitan masalah Sprindik harus dibatalkan, gugatan-gugatan hukum lainnya terkait pelaporan yang dilaporkan seperti LP (laporan polisi) dibatalkan," katanya.

‎Namun, kata Veris, tentu pihaknya tetap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh Gunawan dan Fauzi tersebut. Bahkan, jawaban dari termohon sudah diserahkan kepada hakim sehingga tidak bisa disampaikan lagi.

"Pada prinsipnya, kita kembali pada KUHAP yang mengatur berkaitan masalah praperadilan. Objek kan jelas di Pasal 77 KUHAP, Pasal 1 angka 10 KUHAP juga menjelaskan itu objek praperadilan ditambah lagi putusan MK 21/2015 kan jelas apa objek praperadilan boleh ‎didalilkan atau dijadikan sebagai objek prapid," katanya.

Sedangkan, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar mengatakan agenda sidang lanjutan praperadilan ini mengenai jawaban dari pihak termohon yaitu Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Namun, materi gugatan dari pihak pemohon dan jawaban dari pihak termohon tidak dibacakan.

"Ini dianggap sudah dibacakan ya, hari ini dibacakan permohonannya dan langsung akan dijawab. Perkara selesai, proses cepat tidak ada replik dan duplik. Maka, langsung ke pembuktian," katanya.

Menurut dia, jadwal pembuktian dari kedua belah pihak (pemohon dan termohon) akan digelar besok Kamis (11/1/2018). Sedangkan, hari Jumat akan masuk agenda saksi atau ahli. Kemudian, hari Senin diagendakan kesimpulan.

"Kalau saya bisa siap dengan putusan, maka saya langsung hari Selasa‎," ujarnya.
(maf)
Berita Terkait
Rakornas Penegakan Hukum...
Rakornas Penegakan Hukum Terpadu Jelang Pemilu 2024
Pembagian Macam-Macam...
Pembagian Macam-Macam Hukum di Indonesia
Hukum di antara Akal...
Hukum di antara Akal dan Nurani
Demi Penegakan Hukum...
Demi Penegakan Hukum yang Lebih Luas, LQ Lawfirm Terus Berbenah
Survei Polling Institute:...
Survei Polling Institute: Kondisi Penegakan Hukum Perlu Perbaikan
Praktik Orang Dalam...
Praktik Orang Dalam Dinilai Merusak Demokrasi dan Tatanan Hukum
Berita Terkini
Polisi Tangkap Admin...
Polisi Tangkap Admin Grup Facebook Cinta Sedarah di Bali
58 menit yang lalu
Gelar Rakornas, LBH...
Gelar Rakornas, LBH Gema Keadilan Lantik Pengurus Provinsi Periode 2025-2029
2 jam yang lalu
LAN Kembali Meraih Predikat...
LAN Kembali Meraih Predikat Sangat Memuaskan pada Pengawasan Kearsipan 2025
2 jam yang lalu
KPK Sita 8 Mobil dan...
KPK Sita 8 Mobil dan 1 Motor di Kasus Kemnaker, Ini Penampakannya
2 jam yang lalu
Polemik UKT, DPD RI...
Polemik UKT, DPD RI Minta Permendikbudristek No 2/2024 Dikaji Ulang
2 jam yang lalu
Puluhan Jenderal Polri...
Puluhan Jenderal Polri Naik Pangkat, 2 Sosok Ini Jabat Komjen Polisi
2 jam yang lalu
Infografis
3 Penyebab Para Jenderal...
3 Penyebab Para Jenderal Israel Sudah Tak Ingin Serang Gaza
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved