Berkah Tahun Politik
A
A
A
SELAMAT datang Tahun Baru 2018. Tahun ini berdasarkan penanggalan China adalah tahun Anjing Tanah yang diprediksi akan penuh kejutan di bidang bisnis dan politik. Lalu, bagaimana dengan peruntungan dunia bisnis? Bisnis yang bakal memberi keuntungan adalah bisnis yang tidak berkaitan dengan tanah dan logam. Mereka yang percaya pada sio Anjing Tanah merekomendasikan aktivitas bisnis yang mengandung unsur api, seperti elektronik, gawai, dan restoran. Sebaliknya, bisnis properti diramalkan bakal melambat karena terkait dengan unsur tanah.
Bagaimana dengan aktivitas di bidang politik? Apakah juga akan diwarnai berbagai kejutan pada tahun Anjing Tanah ini yang bertepatan pelaksanaan pilkada serentak? Banyak yang khawatir bakal berpengaruh negatif pada kegiatan perekonomian, namun pemerintah justru menilai pilkada adalah sebuah berkah yang dapat mendorong angka konsumsi masyarakat tahun ini. Pemerintah boleh optimistis namun jangan sampai lengah. Tahun ini 171 pilkada serentak dengan jumlah pemilih melebihi tiga perempat dari total pemilih pada pemilihan presiden (pilpres) tahun depan. Suasana politik pasti menghangat dan tetap berpotensi gaduh.
Tahun politik, dalam pandangan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, merupakan salah satu sumber potensi pertumbuhan ekonomi nasional. Kok bisa? Mantan menteri keuangan (menkeu) itu memprediksi bahwa konsumsi khususnya nonrumah tangga akan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya karena adanya pesta demokrasi. Suara senada juga dilontarkan Menkeu Sri Mulyani bahwa pilkada serentak adalah sumber pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, Sri Mulyani yang menggantikan posisi Bambang Brodjonegoro selaku menkeu di Kabinet Kerja menambahkan bahwa beberapa aktivitas tahun ini akan memberi kontribusi besar dalam perekonomian negeri ini, di antaranya pelaksanaan Asian Games 2018 yang diprediksi 30.000 tamu dan pertemuan IMF-World Bank 2018 yang diperkirakan 15.000 tamu.
Lebih jauh, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution sudah menyebut angka-angka kontribusi seputar pilkada yang dilaksanakan serentak tahun ini. Pria yang pernah menjabat gubernur Bank Indonesia itu meyakini pilkada serentak bisa berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,2-0,3%. Karena itu, pemerintah optimistis pilkada serentak adalah sebuah berkah tersendiri sehingga masyarakat tidak perlu diliputi kekhawatiran yang berlebih. Apalagi, pengalaman selama ini sebagaimana diakui Darmin Nasution, bahwa pesta demokrasi selalu memberikan dampak positif pada perekonomian nasional.
Apa kata pengusaha seputar tahun politik? Menyikapi tahun politik bagi pengusaha memang selalu ekstrahati-hati sehingga tak jarang menahan diri untuk berinvestasi. Sikap tersebut adalah hal yang lumrah dan wajar sebab pengusaha selalu mendambakan kestabilan politik di negara mana pun sebelum menanamkan modal. Namun untuk pilkada serentak 2018, bagi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani bukanlah halangan untuk berekspansi bagi pelaku usaha, sebab pilkada di mata pelaku bisnis bukanlah hal baru sudah sering berlangsung dan tidak mengganggu perekonomian selama ini. Pihak Kadin cuma berharap agar pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang malah tidak bersahabat dengan pengusaha.
Sekadar menyegarkan ingatan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp26 triliun untuk pilkada serentak dan persiapan Pemilu 2019, yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Anggaran Pilkada 2018 dan persiapan Pemilu 2019 masuk dalam mata anggaran Pertahanan Keamanan dan Demokrasi sebesar Rp220,8 triliun atau terjadi peningkatan anggaran Rp19,2 triliun dibandingkan periode tahun lalu. Adapun lembaga yang menerima anggaran terbesar terdiri atas Polri Rp95 triliun, Komisi Pemilihan Umum Rp12,5 triliun, menyusul Badan Pengawas Pemilu Rp5,6 triliun.
Bagaimana dengan aktivitas di bidang politik? Apakah juga akan diwarnai berbagai kejutan pada tahun Anjing Tanah ini yang bertepatan pelaksanaan pilkada serentak? Banyak yang khawatir bakal berpengaruh negatif pada kegiatan perekonomian, namun pemerintah justru menilai pilkada adalah sebuah berkah yang dapat mendorong angka konsumsi masyarakat tahun ini. Pemerintah boleh optimistis namun jangan sampai lengah. Tahun ini 171 pilkada serentak dengan jumlah pemilih melebihi tiga perempat dari total pemilih pada pemilihan presiden (pilpres) tahun depan. Suasana politik pasti menghangat dan tetap berpotensi gaduh.
Tahun politik, dalam pandangan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, merupakan salah satu sumber potensi pertumbuhan ekonomi nasional. Kok bisa? Mantan menteri keuangan (menkeu) itu memprediksi bahwa konsumsi khususnya nonrumah tangga akan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya karena adanya pesta demokrasi. Suara senada juga dilontarkan Menkeu Sri Mulyani bahwa pilkada serentak adalah sumber pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, Sri Mulyani yang menggantikan posisi Bambang Brodjonegoro selaku menkeu di Kabinet Kerja menambahkan bahwa beberapa aktivitas tahun ini akan memberi kontribusi besar dalam perekonomian negeri ini, di antaranya pelaksanaan Asian Games 2018 yang diprediksi 30.000 tamu dan pertemuan IMF-World Bank 2018 yang diperkirakan 15.000 tamu.
Lebih jauh, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution sudah menyebut angka-angka kontribusi seputar pilkada yang dilaksanakan serentak tahun ini. Pria yang pernah menjabat gubernur Bank Indonesia itu meyakini pilkada serentak bisa berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,2-0,3%. Karena itu, pemerintah optimistis pilkada serentak adalah sebuah berkah tersendiri sehingga masyarakat tidak perlu diliputi kekhawatiran yang berlebih. Apalagi, pengalaman selama ini sebagaimana diakui Darmin Nasution, bahwa pesta demokrasi selalu memberikan dampak positif pada perekonomian nasional.
Apa kata pengusaha seputar tahun politik? Menyikapi tahun politik bagi pengusaha memang selalu ekstrahati-hati sehingga tak jarang menahan diri untuk berinvestasi. Sikap tersebut adalah hal yang lumrah dan wajar sebab pengusaha selalu mendambakan kestabilan politik di negara mana pun sebelum menanamkan modal. Namun untuk pilkada serentak 2018, bagi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani bukanlah halangan untuk berekspansi bagi pelaku usaha, sebab pilkada di mata pelaku bisnis bukanlah hal baru sudah sering berlangsung dan tidak mengganggu perekonomian selama ini. Pihak Kadin cuma berharap agar pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang malah tidak bersahabat dengan pengusaha.
Sekadar menyegarkan ingatan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp26 triliun untuk pilkada serentak dan persiapan Pemilu 2019, yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Anggaran Pilkada 2018 dan persiapan Pemilu 2019 masuk dalam mata anggaran Pertahanan Keamanan dan Demokrasi sebesar Rp220,8 triliun atau terjadi peningkatan anggaran Rp19,2 triliun dibandingkan periode tahun lalu. Adapun lembaga yang menerima anggaran terbesar terdiri atas Polri Rp95 triliun, Komisi Pemilihan Umum Rp12,5 triliun, menyusul Badan Pengawas Pemilu Rp5,6 triliun.
(pur)