Pemerintah Targetkan Sertifikasi 80 Juta Bidang Tanah Selesai 2019
Sabtu, 23 Desember 2017 - 19:03 WIB
Pemerintah Targetkan Sertifikasi 80 Juta Bidang Tanah Selesai 2019
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, 80 juta bidang tanah yang belum tersertifikasi ditargetkan bisa selesai pada tahun 2019 mendatang.
"Selama ini penerbitan sertifikat hanya 500 ribu bidang pertahun, apabila menggunakan metode yang sama, maka perlu 80 tahun lagi, untuk menyesalikan 80 juta bidang lainya," ujarnya di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Sabtu (23/12/2017).
Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Negara (BPN) melakukan pendekatan, dengan langkah percepatan menyediakan peta Kadastral 1;5000. Registrasi berdasarkan nomor induk bidang desa per desa.
"Target 5 juta untuk tahun 2017, 7 juta 2018 dan 9 juta 2019. Dan untuk tahun-tahun berikutnya paling tidak 10 juta pertahun," katanya.
Dia menjelaskan, sampai akhir Desember ATR BPN berhasil mencapai target pemetaan, pengukuran dan pendaftaran sejumlah 5.220.509 juta bidang, atau lebih dari 100%. Namun yang memenuhi syarat hanya mencapai 4.198.702 bidang atau 81,8%, karena bidang tahan yang dapat dikeluarkan sertfikat adalah bidang tanah yang terukur dan data yuridisnya memenuhi syarat.
Ia menambahkan, pada tanggal 28 Desember mendatang juga akan diserahkan 1.082.900 sertifikat untuk Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
"Sisa Sertifikat yang belum diserahkan oleh presiden, akan diserahkan melalui Kantor BPN di setap kabupaten Kota," jelasnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam sambutannya menyebutkan, di Jateng sudah 100% sertifikat diselesaikan dan 75% sudah terbagi atau sekitar 646 ribu. Tahun depan ditargetkan sebanyak 1,2 juta sertifikat.
"Pemanfaatan sertifikat sampai sekarang mencapai Rp7,4 triliun. Setelah dapat sertifikat masyarakat semangat untuk pinjam bank untuk usaha produktif. Antusiasme masyarakat luar biasa karena kemudahan program prona ini," katanya.
"Selama ini penerbitan sertifikat hanya 500 ribu bidang pertahun, apabila menggunakan metode yang sama, maka perlu 80 tahun lagi, untuk menyesalikan 80 juta bidang lainya," ujarnya di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Sabtu (23/12/2017).
Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Negara (BPN) melakukan pendekatan, dengan langkah percepatan menyediakan peta Kadastral 1;5000. Registrasi berdasarkan nomor induk bidang desa per desa.
"Target 5 juta untuk tahun 2017, 7 juta 2018 dan 9 juta 2019. Dan untuk tahun-tahun berikutnya paling tidak 10 juta pertahun," katanya.
Dia menjelaskan, sampai akhir Desember ATR BPN berhasil mencapai target pemetaan, pengukuran dan pendaftaran sejumlah 5.220.509 juta bidang, atau lebih dari 100%. Namun yang memenuhi syarat hanya mencapai 4.198.702 bidang atau 81,8%, karena bidang tahan yang dapat dikeluarkan sertfikat adalah bidang tanah yang terukur dan data yuridisnya memenuhi syarat.
Ia menambahkan, pada tanggal 28 Desember mendatang juga akan diserahkan 1.082.900 sertifikat untuk Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
"Sisa Sertifikat yang belum diserahkan oleh presiden, akan diserahkan melalui Kantor BPN di setap kabupaten Kota," jelasnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam sambutannya menyebutkan, di Jateng sudah 100% sertifikat diselesaikan dan 75% sudah terbagi atau sekitar 646 ribu. Tahun depan ditargetkan sebanyak 1,2 juta sertifikat.
"Pemanfaatan sertifikat sampai sekarang mencapai Rp7,4 triliun. Setelah dapat sertifikat masyarakat semangat untuk pinjam bank untuk usaha produktif. Antusiasme masyarakat luar biasa karena kemudahan program prona ini," katanya.
(kri)
