PDIP Tak Akan Calonkan Kepala Daerah Berstatus Tersangka Korupsi

JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kerap bertanya apakah negara sudah sedemikian rupa rusak moral dan etika politiknya sehingga banyak pejabat negara terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Di dalam posisi itu kami percaya dalam konteks itu betul-betul dilakukan agar ada efek jera upaya untuk memberantas korupsi di atas prinsip kebenaran dan keadilan. Maka partai menerapkan sanski pemecatan seketika," ujar Hasto dalam sambutan refleksi akhir tahun DPP PDI-P bidang hukum di Hotel Acacia, Kramat, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Hasto menuturkan, meski OTT memberi dampak signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi, namun terkesan ada drama dalam kasus OTT termasuk drama penetapan tersangka. Hasto mencontohkan seperti penetapan tersangka kepada mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang diumumkan saat bersangkutan merayakan ulang tahunnya.

Menurut Hasto, di tengah situasi bangsa yang memberikan percayaan penuh kepada KPK, secara praktik ia melihat ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kepentingan di dalamnya.

"Apakah benar OTT itu dilakukan dengan mekanisme yang benar meski partai tetap percaya kami satu satunya parpol yang memberikan sanksi pemecatan seketika ketika kader kena OTT," ucapnya.

Terkait komitmen partai berlambang moncong putih itu dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi, Hasto menyebutkan partainya tidak pernah mencalonkan kepala daerah yang bersatus sebagai tersangka korupsi.

"Kami tidak pernah mencalonkan kepala daerah meskipun statusnya tersangka. Kami mencoba mengembangkan rekening gotong royong membangun kedaulatan politik partai karena bagi kami politik membangun peradaban," tandasnya.