Pengajuan Hadi Jadi Calon Panglima TNI Dinilai Bentuk Politik Negara

JAKARTA - Pengajuan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo dinilai bagian dari mekanisme politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI.

Menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, pengajuan Hadi menjadi calon tunggal Panglima TNI diatur dalam Pasal 13 UU TNI yang menyatakan calon pernah atau sedang menjabat sebagai kepala staf.

"Dari ketiga kepala staf tersebut, Hadi Tjahjanto dianggap memiliki visi dan waktu masa pensiun yang lebih lama dibandingkan dua kepala staf lainnya," ujar Muradi dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/12/2017). (Baca juga: Jadi Calon Panglima TNI, Begini Karier Marsekal Hadi Tjahjanto )

Muradi menilai, setidaknya ada tiga hal yang menjadi dasar atau pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Hadi sebagai calon Panglima di banding dua kepala staf lainnya.
Pertama, pengajuan ini sebagai bagian regenerasi di internal TNI.

Menurut dia, Hadi dianggap memiliki waktu cukup untuk melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan proses regenerasi di tubuh TNI.

"Kedua, pengajuan Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI adalah mengembalikan rotasi kepemimpinan TNI. Hal ini juga menegaskan untuk memperkuat penekanan kepemimpinan di TNI bahwa kepemimpinan bergilir adalah bagian dari membangun soliditas antar angkatan," tutur Muradi.

Ketiga, kata Muradi, pilihan Hadi sebagai calon tunggal Panglima TNI juga merupakan bagian dari penekanan untuk kepentingan pertahanan negara.

Dia menilai langkah pergantian TNI untuk menjaga dan mengintegrasikan antara politik negara dalam bentuk Nawacita dan Poros Maritim Dunia dan doktrin pertahanan negara serta doktrin TNI dan doktrin angkatan.

"Langkah ini diharapkan akan membangun postur pertahanan Indonesia yang selaras antara politik negara dan arah bijak pertahanan negara," katanya.