Tolak Tapera, Partai Buruh: Menambah Beban Buruh dan Rawan Dikorupsi
Minggu, 02 Juni 2024 - 09:14 WIB
loading...
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengkritik keputusan pemerintah yang menerbitkan adanya program Tapera yang beberapa waktu lalu ditetapkan lewat PP Nomor 21 Tahun 2024. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Partai Buruh , Said Iqbal mengkritik keputusan pemerintah yang menerbitkan adanya program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Menurutnya, program tersebut membebani rakyat dan rawan dikorupsi.
Said Iqbal menjelaskan setidaknya ada enam alasan menolak program Tapera tersebut. Pertama, kata dia, ketidakpastian memiliki rumah adanya program tersebut.
Baca juga: KSPI Bakal Gelar Aksi Demo Tolak Tapera pada 6 Juni di Istana Negara
“Dengan potongan iuran sebesar 3% (tiga persen) dari upah buruh, dalam sepuluh hingga dua puluh tahun kepesertaannya, buruh tidak akan bisa membeli rumah. Bahkan hanya untuk uang muka saja tidak akan mencukupi,” ujar dia lewat keterangannya, Minggu (2/6/2024).
Ia menilai pemerintah lepas dari tanggung jawab. Sebab, dalam PP Tapera itu tidak satu klausul pun yang menjelaskan bahwa pemerintah ikut membantu dalam penyediaan rumah untuk buruh dan peserta Tapera lainnya.
Said Iqbal menjelaskan setidaknya ada enam alasan menolak program Tapera tersebut. Pertama, kata dia, ketidakpastian memiliki rumah adanya program tersebut.
Baca juga: KSPI Bakal Gelar Aksi Demo Tolak Tapera pada 6 Juni di Istana Negara
“Dengan potongan iuran sebesar 3% (tiga persen) dari upah buruh, dalam sepuluh hingga dua puluh tahun kepesertaannya, buruh tidak akan bisa membeli rumah. Bahkan hanya untuk uang muka saja tidak akan mencukupi,” ujar dia lewat keterangannya, Minggu (2/6/2024).
Ia menilai pemerintah lepas dari tanggung jawab. Sebab, dalam PP Tapera itu tidak satu klausul pun yang menjelaskan bahwa pemerintah ikut membantu dalam penyediaan rumah untuk buruh dan peserta Tapera lainnya.
Lihat Juga :
