Tantangan Ekonomi 2018

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengklaim situasi dan kondisi per­ekonomian nasional senantiasa mengalami perbaikan da­ri waktu ke waktu.

Presiden Jokowi yang berbicara dalam se­buah forum yang menghadirkan sejumlah CEO bertema “Kebijakan Ma­kro 2018 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas” me­nya­ta­kan, para CEO pasti mencatat banyak kemajuan ekonomi yang telah di­capai, termasuk pengakuan dunia internasional lewat berbagai sta­tus layak investasi di negeri ini.

Belum lama ini, tiga lembaga rating internasional telah menyematkan predikat layak investasi di In­­donesia, yakni Fitch Rating, Moody’s, dan Standard and Poors. Se­lain itu, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia semakin mem­baik yang kini berada pada level 72 versi Bank Dunia. Dua tahun lalu, ma­n­tan Gubernur DKI Jakarta itu sudah memprediksi kondisi per­eko­nomian nasional perlahan akan terus membaik, saat itu tak se­di­kit kalangan yang meragukan.

Benarkah perekonomian Indonesia telah banyak mencapai ke­ma­juan dalam jangka waktu dua tahun terakhir ini? Bukannya para pe­laku bisnis terus melakukan efisiensi seraya menunggu kondisi per­ekonomian lebih kondusif.

Sejumlah pebisnis yang bergerak pa­da sektor ritel telah menutup gerai seiring terjadinya pelemahan da­ya beli masyarakat, meski pemerintah tegas membantah bahwa t­i­dak benar ada penurunan daya beli masyarakat yang terjadi pola be­lan­ja masyarakat yang mengalami pergeseran. Lalu, bagaimana de­ngan penyaluran kredit perbankan yang melenceng dari target yang di­patok.

Semula Bank Indonesia (BI) menargetkan setidaknya pe­nya­luran kredit perbankan bakal bertumbuh di atas dua digit atau se­ki­tar 12%, tapi faktanya jangan berharap dalam waktu tinggal s­e­bu­lan bisa direalisasikan. Pertumbuhan penyaluran kredit pe­r­bank­an diprediksi hanya pada kisaran 8% hingga akhir tahun ini.

Lalu, bagaimana dengan prediksi pertumbuhan perekonomian na­sional untuk tahun depan yang juga disebut tahun politik karena akan diwarnai pelaksanaan ratusan Pilkada 2018 dan persiapan Pil­pres untuk 2019? Tahun depan, Gubernur BI Agus Martowardojo ber­keyakinan, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1% hing­ga 5,5% yang didongkrak oleh permintaan domestik.

Adapun ting­kat inflasi diprediksi pada kisaran 3,5% plus-minus 1%. Faktor lain yang memberi angin segar adalah perekonomian global sudah me­nunjukkan kecenderungan membaik yang diiringi peningkatan har­ga komoditas di pasar internasional. Selain itu, respons pe­nge­tat­an kebijakan moneter di sejumlah negara maju secara gradual te­lah diantisipasi pasar dengan baik.

Namun, dia mewanti-wanti bahwa kondisi dan situasi yang meng­gem­birakan tersebut ha­rus dibarengi dengan kebijakan pen­du­­kung agar pertumbuhan per­eko­nomian nasional ber­ke­si­na­m­bung­an. Dari pi­hak bank sentral te­lah menetapkan arah kebijakan ke depan adalah ba­gaimana men­ja­ga keberlangsungan per­tum­buh­an ekonomi, bah­kan memperkuat mo­mentum pemulihan ekonomi da­lam negeri. Pi­hak BI akan fokus pa­da kebijakan menjaga stabilitas ma­kroekonomi dan sistem ke­uang­an yang sudah berada pada jalur yang tepat.

Selain itu, bank sentral terus mendorong pihak perbankan me­nye­diakan lindung nilai yang lebih efisien untuk korporasi melalui pe­manfaatan structured product, seperti call spread options. Me­nguat­kan kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan re­si­lien­si sistem keuangan untuk mengantisipasi potensi risiko sis­te­mik, dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas dinamika sis­tem keuangan yang ada.

Juga, memperkuat kerja sama bilateral gu­na meningkatkan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral de­ngan menggunakan mata uang lokal (local currency settlement /LCS). Se­­mentara itu, pengembangan skema LCS oleh bank sentral, di an­ta­ranya bilateral currency swap arrangement (BCSA) akan di­im­ple­men­tasikan pada awal tahun depan.

Memang, pemerintah senantiasa dituntut bagaimana pert­um­buh­an ekonomi jangan sampai berada di bawah angka 5%. Faktanya, per­tumbuhan ekonomi yang selama ini berada di kisaran 5% ter­nyata belum maksimal menciptakan lapangan kerja dan me­ning­kat­kan pendapatan masyarakat sebagaimana diharapkan.

Hal itu di­amini Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Dar­min Nasution dengan menyatakan, pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pun masih jauh dari cukup. Idealnya, Indonesia harus mencetak per­t­umbuhan ekonomi di atas 7% agar bisa menjaring seluruh ang­katan kerja menuju masyarakat yang sejahtera.