Tiga Provinsi Rawan Pelanggaran dan Konflik Pilkada 2018
Selasa, 28 November 2017 - 14:30 WIB
Tiga Provinsi Rawan Pelanggaran dan Konflik Pilkada 2018
A
A
A
JAKARTA - Tiga provinsi masuk kategori tinggi rawan pelanggaran dan konflik pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. Ketiga provinsi tersebut antara lain Papua (indeks 3,41), Maluku (indeks 3,25) serta Kalimantan Barat (indeks 3,04).
Anggota Bawaslu Mohammad Afifudin mengatakan, ketiga provinsi yang masuk kategori tinggi kerawanan ditentukan berdasarkan hasil pengukuran sejumlah dimensi dan indikator. Untuk Papua kerawanan tinggi ditentukan berdasarkan dimensi partisipasi, Maluku berdasarkan dimensi penyelenggaraan, sementara Kalimantan Barat berdasarkan dimensi kontestasi.
“Seperti Papua dimensi partisipasi dianggap rawan karena partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih yang minim. Sementara, Maluku dimensi penyelenggaraan dianggap rawan terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara,” ujar Afifudin saat memaparkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Afifudin melajutkan, untuk Kalimantan Barat kerawanan pada dimensi kontestasi dikarenakan maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA serta politisasi birokrasi.
Di luar tiga provinsi, 14 provinsi lain hasil kajian IKP mempunyai kategori kerawanan sedang, antara lain Sumatera Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81), Kalimantan Timur (2,76), Maluku Utara (2,71), Nusa Tenggara Timur (2,7), Jawa Timur (2,68), Sumatera Selatan (2,55), Nusa Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19) serta Jawa Tengah (2,15).
Sementara, untuk tingkat kabupaten/kota, hasil kajian IKP mendapati enam daerah masuk kategori tinggi, 58 masuk kategori sedang dan 90 daerah lain masuk kategori rendah. “Kabupaten Majalengka jadi salah satu daerah dengan potensi kerawanan terendah dengan nilai 1,12,” ungkap Afif.
Untuk diketahui, pengukuran tinggi, sedang, dan rendah kerawanan dalam IKP dilihat dari skor yang didapat setiap daerah. nilai 3-5 masuk kategori kerawanan tinggi, 2-2,99 masuk kategori sedang, sementara 0-1,99 masuk kategori rendah.
Anggota Bawaslu Mohammad Afifudin mengatakan, ketiga provinsi yang masuk kategori tinggi kerawanan ditentukan berdasarkan hasil pengukuran sejumlah dimensi dan indikator. Untuk Papua kerawanan tinggi ditentukan berdasarkan dimensi partisipasi, Maluku berdasarkan dimensi penyelenggaraan, sementara Kalimantan Barat berdasarkan dimensi kontestasi.
“Seperti Papua dimensi partisipasi dianggap rawan karena partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih yang minim. Sementara, Maluku dimensi penyelenggaraan dianggap rawan terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara,” ujar Afifudin saat memaparkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Afifudin melajutkan, untuk Kalimantan Barat kerawanan pada dimensi kontestasi dikarenakan maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA serta politisasi birokrasi.
Di luar tiga provinsi, 14 provinsi lain hasil kajian IKP mempunyai kategori kerawanan sedang, antara lain Sumatera Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81), Kalimantan Timur (2,76), Maluku Utara (2,71), Nusa Tenggara Timur (2,7), Jawa Timur (2,68), Sumatera Selatan (2,55), Nusa Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19) serta Jawa Tengah (2,15).
Sementara, untuk tingkat kabupaten/kota, hasil kajian IKP mendapati enam daerah masuk kategori tinggi, 58 masuk kategori sedang dan 90 daerah lain masuk kategori rendah. “Kabupaten Majalengka jadi salah satu daerah dengan potensi kerawanan terendah dengan nilai 1,12,” ungkap Afif.
Untuk diketahui, pengukuran tinggi, sedang, dan rendah kerawanan dalam IKP dilihat dari skor yang didapat setiap daerah. nilai 3-5 masuk kategori kerawanan tinggi, 2-2,99 masuk kategori sedang, sementara 0-1,99 masuk kategori rendah.
(pur)
