Pejabat Kemenhub Tersangka Pengadaan 65 Kapal Patroli
Jum'at, 24 November 2017 - 20:27 WIB
Pejabat Kemenhub Tersangka Pengadaan 65 Kapal Patroli
A
A
A
JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Mabes Polri menetapkan seorang pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berisial C terkait kasus dugaan pembelian 65 kapal patroli fibre.
Proyek yang digarap oleh Kesatuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) ini dianggarkan Rp36,5 miliar pada 2013-2014.
"Tersangka C dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka pada Senin (16/10) lalu. Dalam proyek ini yang bersangkutan sebagai Kapokja (proyek) Pengadaan Kapal," ujar Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Pol Ahmad Wiyagus dalam keterangannya, Jumat (24/11/2017).
Wigayus menjelaskan, proyek dianggarkan Rp36,5 miliar untuk pembelian 65 unit kapal patroli fibre. Sayangnya, hingga batas waktu yang ditentukan hanya 51 unit kapal yang selesai dan diserahkan sementara sisanya 14 unit belum. "Penyidikan lebih difokuskan terhadap paket pekerjaan kapal patroli fibre yang tidak selesai sesuai kontrak yang telah ditentukan," ungkapnya.
Menurut dia, pihaknya sudah memeriksa 35 orang saksi termasuk ahli dari pengadaan barang dan jasa (LKPP), ahli penghitungan kerugian negara (BPK) dan ahli penghitungan volume pekerjaan kapal dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKI). Terkait berapa kerugian negara, pihaknya masih menunggu hasil audit BPK. "Kami pastikan akan ada tersangka lain selain C," terangnya.
Jenderal bintang satu ini mengungkapkan, saat ini penyidik sedang dilakukan pengecekan fisik terhadap kapal-kapal patroli dalam rangka mengetahui volume pekerjaan atas pembuatan kapal patroli yang dilakukan perusahaan pemenang.
Pemeriksaan fisik dilakukan bersama-sama dengan dibantu KPK, ahli dari BKI dan BPK. Pengecekan difokuskan pada perusahaan pembuat kapal seperti di Surabaya, PT Pantheon di Galangan PT Pantheon, PT F1 Perkasa di Banyuwangi, di KSOP Tarakan dan di KSOP Pekanbaru (buatan PT MBB).
Pengecekan kapal patroli juga diakukan di KSOP Sebuku di Kalsel, buatan PT SSB) di perairan di Banjarmasin buatan PT SSB dan pengecekan kapal patroli kelas V di Labuhan Bajo NTT buatan PT Pantheon. "Secara fisik kami ingin mengetahui bagaimana volume pekerjaan atas pembuatan kapal patroli tersebut," tandasnya.
Proyek yang digarap oleh Kesatuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) ini dianggarkan Rp36,5 miliar pada 2013-2014.
"Tersangka C dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka pada Senin (16/10) lalu. Dalam proyek ini yang bersangkutan sebagai Kapokja (proyek) Pengadaan Kapal," ujar Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Pol Ahmad Wiyagus dalam keterangannya, Jumat (24/11/2017).
Wigayus menjelaskan, proyek dianggarkan Rp36,5 miliar untuk pembelian 65 unit kapal patroli fibre. Sayangnya, hingga batas waktu yang ditentukan hanya 51 unit kapal yang selesai dan diserahkan sementara sisanya 14 unit belum. "Penyidikan lebih difokuskan terhadap paket pekerjaan kapal patroli fibre yang tidak selesai sesuai kontrak yang telah ditentukan," ungkapnya.
Menurut dia, pihaknya sudah memeriksa 35 orang saksi termasuk ahli dari pengadaan barang dan jasa (LKPP), ahli penghitungan kerugian negara (BPK) dan ahli penghitungan volume pekerjaan kapal dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKI). Terkait berapa kerugian negara, pihaknya masih menunggu hasil audit BPK. "Kami pastikan akan ada tersangka lain selain C," terangnya.
Jenderal bintang satu ini mengungkapkan, saat ini penyidik sedang dilakukan pengecekan fisik terhadap kapal-kapal patroli dalam rangka mengetahui volume pekerjaan atas pembuatan kapal patroli yang dilakukan perusahaan pemenang.
Pemeriksaan fisik dilakukan bersama-sama dengan dibantu KPK, ahli dari BKI dan BPK. Pengecekan difokuskan pada perusahaan pembuat kapal seperti di Surabaya, PT Pantheon di Galangan PT Pantheon, PT F1 Perkasa di Banyuwangi, di KSOP Tarakan dan di KSOP Pekanbaru (buatan PT MBB).
Pengecekan kapal patroli juga diakukan di KSOP Sebuku di Kalsel, buatan PT SSB) di perairan di Banjarmasin buatan PT SSB dan pengecekan kapal patroli kelas V di Labuhan Bajo NTT buatan PT Pantheon. "Secara fisik kami ingin mengetahui bagaimana volume pekerjaan atas pembuatan kapal patroli tersebut," tandasnya.
(pur)
