Akom Sebut Kasus Setnov Berdampak pada Elektabilitas Golkar
Rabu, 22 November 2017 - 18:15 WIB
Akom Sebut Kasus Setnov Berdampak pada Elektabilitas Golkar
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Golkar Ade Komarudin menilai, kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tersangka Setya Novanto (Setnov) ditambah penahanan Setnov, berdampak pada elektabilitas partai.
Hal tersebut disampaikan Ade Komarudin selepas menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Pria yang karib disapa Akom ini diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kemendagri tahun 2011-2012.
Pemeriksaan Akom untuk tersangka Setya Novanto dan tersangka Direktur Utama PT Quadra Solutions kurun 2012-2013 Anang Sugiana Sudihardjo.
Akom menuturkan, pemeriksaannya sebagai saksi berlangsung dari pukul 11.00 hingga pukul 13.00 WIB. Pemeriksaan kali ini untuk tersangka Setnov dan Anang.
Materinya sama saja dengan kesaksian Akom untuk tersangka-tersangka dan kesaksiannya dalam persidangan sebelumnya. Artinya keterangannya tidak ada yang, tidak ada yang baru, dan hanya salin ulang.
"Nggak ada yang berubah sama sekali, makanya cepat," ujar Akom sambil duduk lesehan di depan pintu lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Anggota Komisi IX DPR ini memaparkan, secara keorganisasian dan lembaga maka Partai Golkar menaruh perhatian serius terhadap kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Setnov serta penahanan Setnov di KPK.
Menurut Akom, permasalahan hukum Setnov memiliki dampak bagi elektabilitas (tingkat keterpilihan) dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Partai Golkar.
"Harus diakui ada dampak. Makanya kita serahkan kepada seluruh tingkat II pemilik suara dan tingkat I untuk sama mereka menyatukan langkah," tegas Akom.
Mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR ini menggariskan, untuk menyikapi kasus hukum tersangka Setnov ini maka Partai Golkar saat ini harus solid melakukan konsolidasi. Tujuannya agar tetap kompak.
"Sebentar lagi Pileg dan Pilpres. Kita kan untuk Pilpres sudah tentukan Pak Jokowi sebagai capresnya sudah jauh-jauh hari dan itu harus diperjuangkan sebaik-baiknya, agar pak Jokowi ini menang kembali," ujarnya.
Akom menandaskan, kalau Partai Golkar tidak kompak, tidak solid, dan tidak solid dari tingkat I, II hingga pusat, maka konsekuensinya pasti kurang maksimal membantu pemenangan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres.
"Karena itu kita serahkan pada seluruh tingkat 2 pemilik suara seluruh indonesia dan tingkat 1, untuk sama-sama mereka satukan langkah agar partai ini solid dan kompak hadapi pileg dan pilpres 2019," ucapnya.
Hal tersebut disampaikan Ade Komarudin selepas menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Pria yang karib disapa Akom ini diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kemendagri tahun 2011-2012.
Pemeriksaan Akom untuk tersangka Setya Novanto dan tersangka Direktur Utama PT Quadra Solutions kurun 2012-2013 Anang Sugiana Sudihardjo.
Akom menuturkan, pemeriksaannya sebagai saksi berlangsung dari pukul 11.00 hingga pukul 13.00 WIB. Pemeriksaan kali ini untuk tersangka Setnov dan Anang.
Materinya sama saja dengan kesaksian Akom untuk tersangka-tersangka dan kesaksiannya dalam persidangan sebelumnya. Artinya keterangannya tidak ada yang, tidak ada yang baru, dan hanya salin ulang.
"Nggak ada yang berubah sama sekali, makanya cepat," ujar Akom sambil duduk lesehan di depan pintu lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Anggota Komisi IX DPR ini memaparkan, secara keorganisasian dan lembaga maka Partai Golkar menaruh perhatian serius terhadap kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Setnov serta penahanan Setnov di KPK.
Menurut Akom, permasalahan hukum Setnov memiliki dampak bagi elektabilitas (tingkat keterpilihan) dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Partai Golkar.
"Harus diakui ada dampak. Makanya kita serahkan kepada seluruh tingkat II pemilik suara dan tingkat I untuk sama mereka menyatukan langkah," tegas Akom.
Mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR ini menggariskan, untuk menyikapi kasus hukum tersangka Setnov ini maka Partai Golkar saat ini harus solid melakukan konsolidasi. Tujuannya agar tetap kompak.
"Sebentar lagi Pileg dan Pilpres. Kita kan untuk Pilpres sudah tentukan Pak Jokowi sebagai capresnya sudah jauh-jauh hari dan itu harus diperjuangkan sebaik-baiknya, agar pak Jokowi ini menang kembali," ujarnya.
Akom menandaskan, kalau Partai Golkar tidak kompak, tidak solid, dan tidak solid dari tingkat I, II hingga pusat, maka konsekuensinya pasti kurang maksimal membantu pemenangan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres.
"Karena itu kita serahkan pada seluruh tingkat 2 pemilik suara seluruh indonesia dan tingkat 1, untuk sama-sama mereka satukan langkah agar partai ini solid dan kompak hadapi pileg dan pilpres 2019," ucapnya.
(maf)
