Setya Novanto Diharapkan Secara Kesatria Ikuti Proses Hukum
Setya Novanto Diharapkan Secara Kesatria Ikuti Proses Hukum
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disarankan untuk menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, opini masyarakat cenderung menginginkan Setya Novanto bersikap satria mengikuti semua proses hukum yang berlangsung di KPK.
Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing mengatakan, upaya KPK melakukan penjemputan paksa terhadap Setya Novanto sangat hangat diperbincangkan masyarakat.
"Menurut pengamatan saya sejauh ini, opini publik cenderung menginginkan SN secara satria mengikuti semua proses hukum yang berlangsung di KPK," ujar Emrus kepada SINDOnews, Kamis (16/11/2017).
Kata Emrus, jangan ada kesan menghindari panggilan pemeriksaan penyidik KPK. "Untuk itu, kalau boleh saya menyarankan agar SN bersedia menyerahkan diri ke KPK dengan sukarela dan kalau boleh didampingi oleh pengacaranya," katanya.
Adapun waktu yang tepat, kata dia, malam ini paling lambat Setya Novanto dapat menyerahkan diri ke KPK sebelum ditetapkan masuk daftar pencarian orang (DPO). "Jika ada DPO, sangat tidak baik bagi SN sendiri maupun bagi Golkar itu sendiri," pungkasnya.
Pasalnya, opini masyarakat cenderung menginginkan Setya Novanto bersikap satria mengikuti semua proses hukum yang berlangsung di KPK.
Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing mengatakan, upaya KPK melakukan penjemputan paksa terhadap Setya Novanto sangat hangat diperbincangkan masyarakat.
"Menurut pengamatan saya sejauh ini, opini publik cenderung menginginkan SN secara satria mengikuti semua proses hukum yang berlangsung di KPK," ujar Emrus kepada SINDOnews, Kamis (16/11/2017).
Kata Emrus, jangan ada kesan menghindari panggilan pemeriksaan penyidik KPK. "Untuk itu, kalau boleh saya menyarankan agar SN bersedia menyerahkan diri ke KPK dengan sukarela dan kalau boleh didampingi oleh pengacaranya," katanya.
Adapun waktu yang tepat, kata dia, malam ini paling lambat Setya Novanto dapat menyerahkan diri ke KPK sebelum ditetapkan masuk daftar pencarian orang (DPO). "Jika ada DPO, sangat tidak baik bagi SN sendiri maupun bagi Golkar itu sendiri," pungkasnya.
(maf)
Explore More