GMPG Serahkan Surat Terbuka kepada Presiden Jokowi
Kamis, 09 November 2017 - 15:50 WIB
GMPG Serahkan Surat Terbuka kepada Presiden Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menyerahkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat diserahkan ke Kantor Menteri Sekretariat Negara dan diterima bagian Layanan Persuratan Setneg.
Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia mengatakan, surat terbuka tersebut disampaikan atas dasar ungkapan perasaan dan pandangan generasi muda Golkar terkait dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait penanganan mega korupsi e-KTP.
"Menurut kami kasus ini sudah melebar begitu luas dan sudah mengancam keberlangsungan pembangunan politik, demokrasi dan hukum kita," ujar Doli di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (9/11/2017).
Doli menuturkan, sebagai anak bangsa, pihaknya merasa perlu mengadu kepada Jokowi sebagai Presiden dan Kepala Negara untuk memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini. Sebab, selama ini, Jokowi memiliki program Nawacita yang mengampanyekan masalah pemberantasan korupsi.
Menurut Doli, kasus e-KTP ini dinilai sudah berkembang sedemikian rupa, yang mengarah kepada hal-hal yang tidak sehat. Terlebih, apa yang dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bukan hanya melakukan pertahanan, melainkan sudah melakukan perlawanan yang agresif kepada KPK.
"Bahkan terakhir kan kuasa hukumnya mengadukan pimpinan KPK, yang menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat berlebihan dan bisa mengancam pembangunan hukum kita sebagai negara hukum," tandasnya.
Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia mengatakan, surat terbuka tersebut disampaikan atas dasar ungkapan perasaan dan pandangan generasi muda Golkar terkait dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait penanganan mega korupsi e-KTP.
"Menurut kami kasus ini sudah melebar begitu luas dan sudah mengancam keberlangsungan pembangunan politik, demokrasi dan hukum kita," ujar Doli di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (9/11/2017).
Doli menuturkan, sebagai anak bangsa, pihaknya merasa perlu mengadu kepada Jokowi sebagai Presiden dan Kepala Negara untuk memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini. Sebab, selama ini, Jokowi memiliki program Nawacita yang mengampanyekan masalah pemberantasan korupsi.
Menurut Doli, kasus e-KTP ini dinilai sudah berkembang sedemikian rupa, yang mengarah kepada hal-hal yang tidak sehat. Terlebih, apa yang dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bukan hanya melakukan pertahanan, melainkan sudah melakukan perlawanan yang agresif kepada KPK.
"Bahkan terakhir kan kuasa hukumnya mengadukan pimpinan KPK, yang menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat berlebihan dan bisa mengancam pembangunan hukum kita sebagai negara hukum," tandasnya.
(kri)
