Tolak Reklamasi, Amien Rais Ingin Sambangi Istana

JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais beserta timnya ingin segera bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menggaungkan penolakan terhadap reklamasi teluk Jakarta. Bahkan, dia juga akan menyiapkan tim khusus dalam pertemuan tersebut.

“Saya minta ke IRESS (Indonesian Resources Studies) untuk membuat tim dan nanti ketemu Jokowi. Tim ini harus ada Prof Muslim Muin (pakar teknik kelautan ITB). Kalau beliau enggak ada, saya juga enggak berani dan boleh ditambah dengan teman-teman lain,” ucapnya (2/11) di Gedung DPR.

Amien mengakui bahwa niatan untuk bertemu Presiden ini secara langsung guna membahas reklamasi. Selain itu, dia juga mengaku rindu pada Jokowi. "Di tengah kesibukan sebagai Presiden yang suka blusukan itu, kami nggak usah diblusuki, kami blusuk ke sana,” tuturnya.

Menurutnya, pertemuan tersebut rencananya akan dilangsungkan dalam jangka waktu dekat ini. Dia juga mengaku siap untuk beradu data jika nanti usulan yang dia ajukan ke Jokowi ditolak.

“Mudah-mudahan minggu-minggu ini Pak Jokowi buka pintunya. Saya sudah kangen sekali. Terakhir ketemu saat 212 (demo bela Islam 2 Desember 2016), beliau naik podium. Terus kita saling sapa," jelasnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa bersama timnya nanti akan berlaku santun saat menemui Jokowi. Amien juga ingin beberapa pihak yang selama ini dianggap bertindak sewenang-wenang dalam proyek reklamasi bisa dibawa ke pengadilan.

“Masukan kami ke Jokowi kami ketik rapi, bahasanya santun, argumentatif, hentikan reklamasi. Saya punya usul, setelah (reklamasi) dihentikan, yang melakukan abuse of power dibawa ke pengadilan,” tegasnya.

Jika pertemuan itu terwujud, Amien juga berharap Jokowi didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Menteri Kelautan dan Perikanan agar bisa langsung membahasnya hingga tataran teknis.

Amien mengaku tidak masalah kerjasama dengan Cina. Asalakan, hubungan yang dibangun setara dan saling menguntungkan. "Kalau kawin dua partner sejajar menguntungkan, tapi kalau satu kuat satu lemah itu si kacung dengan si tuan," katanya.

‎Selain itu, Amien mengaku heran TNI sebagai penjaga kedaulatan negara diam saja adanya proyek reklamasi tersebut. Padahal kata Amien, adanya proyek tersebut jelas mengancam kedaulatan Indonesia.

"‎Saya heran kenapa teman teman TNI kok masih diam. Jelas kita akan dijajah ekonominya, akan diduduki," katanya.

Sementara itu, Mantan Ketua tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Sudirman Said menanggapi Pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku tidak pernah menandatangani izin proyek reklamasi teluk Jakarta. Sudirman Said menyebutkan, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pernah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait reklamasi.

"Beliau kemarin bicara tidak pernah keluarkan izin tapi ada dua Pergub yang keluar (terkait reklamasi). Dan Pergub itu memberi jalan bagi munculnya perizinan. Kalau mau izin caranya begini-begini gitu. Karena itu kembali dari government harus diluruskan," ucapnya dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, istilah pulau dalam proyek reklamasi lahir dari Pergub yang dikeluarkan Jokowi. Padahal penyebutan pulau untuk reklamasi sebelumnya tidak pernah ada.

"Kalau dilihat asal muasalnya sebetulnya kata-kata pulau itu muncul di pergub, sebelumnya tidak ada. Reklamasi tidak ada cerita membuat pulau. Pulau itu muncul di Pergub tahun 2012 diikuti dengan beberapa Pergub yang sebetulnya diterbitkan oleh masanya Pak Jokowi," ungkapnya.