Nasir Djamil Ingin Densus Tipikor Bersinergi dengan KPK
Selasa, 17 Oktober 2017 - 18:20 WIB
Nasir Djamil Ingin Densus Tipikor Bersinergi dengan KPK
A
A
A
JAKARTA - Kalangan DPR meminta rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak dipertentangkan dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, pembentukan Densus Tipikor merupakan upaya perbaikan institusi penegak hukum seperti Polri dan kejaksaan untuk mengembalikan kepercayaan publik.
"Kehadiran KPK karena selama ini kepolisian dan kejaksaan tidak efektif. Makanya mereka berusaha mengembalikan kepercayaan publik," kata Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 17 Oktober 2017.
Nasir mendorong dua lembaga tersebut bersinergi dalam memberantas korupsi. "Kepolisian dan KPK justru harus bersinergi," kata Nasir.
Lantas apakah pembentukan Densus Tipikor akan efektif memberantas korupsi, mengingat masih banyak oknum penegak hukum yang terjerat korupsi?
Menanggapi hal itu, Nasir mengakui adanya oknum korup di lembaga penegak hukum. Namun demikian, oknum tersebut bisa dibersihkan secara bertahap.
"Menurut saya proses. Memang tidak mudah mengurus jaksa dari Sabang sampai Merauke dibanding KPK yang hanya di Jakarta," kata Nasir.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, pembentukan Densus Tipikor merupakan upaya perbaikan institusi penegak hukum seperti Polri dan kejaksaan untuk mengembalikan kepercayaan publik.
"Kehadiran KPK karena selama ini kepolisian dan kejaksaan tidak efektif. Makanya mereka berusaha mengembalikan kepercayaan publik," kata Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 17 Oktober 2017.
Nasir mendorong dua lembaga tersebut bersinergi dalam memberantas korupsi. "Kepolisian dan KPK justru harus bersinergi," kata Nasir.
Lantas apakah pembentukan Densus Tipikor akan efektif memberantas korupsi, mengingat masih banyak oknum penegak hukum yang terjerat korupsi?
Menanggapi hal itu, Nasir mengakui adanya oknum korup di lembaga penegak hukum. Namun demikian, oknum tersebut bisa dibersihkan secara bertahap.
"Menurut saya proses. Memang tidak mudah mengurus jaksa dari Sabang sampai Merauke dibanding KPK yang hanya di Jakarta," kata Nasir.
(dam)
