3 Tahun Jokowi-JK, Presiden Sudah Rancang Reformasi Bidang Hukum
A
A
A
JAKARTA - Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), bidang hukum masih menjadi sorotan publik. Pemerintah pun sudah berupaya memberikan perhatian khusus pada bidang ini.
Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP mengatakan, Presiden Jokowi telah merancang reformasi bidang hukum sejak September 2016 lalu.
"Itu kan diimplementasikan para pembantunya. Salah satu apa yang muncul ada pembentukan siber pungli itu," ujar Johan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Mengacu pada reformasi bidang hukum, Johan menuturkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya perbaikan, pertama perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM). Terkait hal ini, pemerintah berharap para penegak hukum bekerja secara profesional.
Berikutnya, reformasi kelembagaan hukum. Menurut Johan, bicara lembaga, maka di dalamnya termasuk masalah sistem yang harus dipatuhi.
"Yang ketiga adalah peraturannya, apakah UU-nya, apakah itu bisa deregulasi itu, termasuk bagian reformasi hukum," tandasnya.
Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP mengatakan, Presiden Jokowi telah merancang reformasi bidang hukum sejak September 2016 lalu.
"Itu kan diimplementasikan para pembantunya. Salah satu apa yang muncul ada pembentukan siber pungli itu," ujar Johan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Mengacu pada reformasi bidang hukum, Johan menuturkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya perbaikan, pertama perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM). Terkait hal ini, pemerintah berharap para penegak hukum bekerja secara profesional.
Berikutnya, reformasi kelembagaan hukum. Menurut Johan, bicara lembaga, maka di dalamnya termasuk masalah sistem yang harus dipatuhi.
"Yang ketiga adalah peraturannya, apakah UU-nya, apakah itu bisa deregulasi itu, termasuk bagian reformasi hukum," tandasnya.
(pur)