Angket KPK Pengaruhi Elektabilitas PDIP dan Golkar
Kamis, 12 Oktober 2017 - 09:04 WIB
Angket KPK Pengaruhi Elektabilitas PDIP dan Golkar
A
A
A
JAKARTA - Hiruk pikuk mengenai angket DPR mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak terhadap elektabilitas atau tingkat keterpilihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar.
Hal tersebut tercermin dari hasil survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.
Berdasarkan pemaparan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, PDIP yang sebelumnya mendapatkan dukungan masyarakat sebesar 27%, kini harus berpuasa diri menjadi 22,8%.
Sementara itu, Partai Golkar merosot dari 16,1% menjadi 12%. "Meskipun tidak anjlok signifikan, tapi turun dari sebelumnya," kata Burhanuddin di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 11 Oktober 2017.
Burhanuddin menilai, PDIP dan Golkar tengah mendapatkan hukuman dari rakyat. Hukuman itu dijatuhkan kepada dua partai politik lama ini lantaran masyarakat mengganggap dua partai ini banyak bermanuver untuk melemahkan KPK melalui Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR.
"Saya pribadi memandang KPK masih ada PR (pekerjaan rumah-red)," kata Burhanuddin. (Baca juga: Survei Indikator Politik: 60,39% Masyarakat Puas Kinerja Jokowi-JK )
Kendati elektabilitas PDIP dan Golkar turun, hal itu tidak berpengaruh pada elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masyarakat memposisikan Jokowi pada tempat berbeda dengan dua partai pendukungnya itu.
"Saat PDIP dan Golkar berhadap-hadaan dengan KPK, publik melakukan disasosiasi, mengganggap Pak Jokowi bukan bagian dari dua partai pendukungnya yang selalu aktif dan vokal dalam pansus KPK," kata Burhanuddin.
Hal tersebut tercermin dari hasil survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.
Berdasarkan pemaparan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, PDIP yang sebelumnya mendapatkan dukungan masyarakat sebesar 27%, kini harus berpuasa diri menjadi 22,8%.
Sementara itu, Partai Golkar merosot dari 16,1% menjadi 12%. "Meskipun tidak anjlok signifikan, tapi turun dari sebelumnya," kata Burhanuddin di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 11 Oktober 2017.
Burhanuddin menilai, PDIP dan Golkar tengah mendapatkan hukuman dari rakyat. Hukuman itu dijatuhkan kepada dua partai politik lama ini lantaran masyarakat mengganggap dua partai ini banyak bermanuver untuk melemahkan KPK melalui Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR.
"Saya pribadi memandang KPK masih ada PR (pekerjaan rumah-red)," kata Burhanuddin. (Baca juga: Survei Indikator Politik: 60,39% Masyarakat Puas Kinerja Jokowi-JK )
Kendati elektabilitas PDIP dan Golkar turun, hal itu tidak berpengaruh pada elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masyarakat memposisikan Jokowi pada tempat berbeda dengan dua partai pendukungnya itu.
"Saat PDIP dan Golkar berhadap-hadaan dengan KPK, publik melakukan disasosiasi, mengganggap Pak Jokowi bukan bagian dari dua partai pendukungnya yang selalu aktif dan vokal dalam pansus KPK," kata Burhanuddin.
(dam)
