Presiden Jokowi Minta Polri Antisipasi Kejahatan Siber
Senin, 09 Oktober 2017 - 17:55 WIB
Presiden Jokowi Minta Polri Antisipasi Kejahatan Siber
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada Kepala Satuan Wilayah Kepolisian di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan perubahan global yang suka tidak suka akan berdampak terhadap kejahatan yang terjadi.
Pasti kejahatan pun juga akan berubah lebih canggih lagi. Kejahatan siber pasti lebih banyak dari kejahatan-kejahatan biasa. Hal-hal inilah yang harus kita antisipasi," Presiden menegaskan.
Menurutnya, Polri dan jajaran pengamanan terkait harus memahami bahwa kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan negara harus semakin ditingkatkan. Karena faktor keamanan sendiri disebutnya dapat berperan penting dalam proses pembangunan negara ini.
"Stabilitas politik dan keamanan itu akan berpengaruh kepada yang namanya pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perluasan dunia usaha. Semua ini akan berkaitan. Kalau kita tidak memiliki pandangan ke arah itu, bisa kita terjebak hanya kepada rutinitas belaka," ujarnya menjelaskan.
Demikian halnya menjelang pilkada serentak mendatang. Pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga dapat dijadikan pembelajaran tersendiri bagi Polri untuk mampu menangani situasi.
"Saya sudah empat kali yang namanya ikut kontestasi politik. Dua kali di pemilihan wali kota, satu kali di pemilihan gubernur, satu kali di pemilihan presiden. Kontestasi politik ya seperti itu, pasti tensi dan suhu politiknya lebih hangat," ucapnya.
Berdasarkan pengalamannya, menjelang masa-masa itu, suasana memang akan menghangat. Hal itu dapat dimaklumi. Namun, di saat itulah Polri dituntut berperan aktif untuk mengendalikan suasana agar tidak semakin memanas dan menyulut perpecahan di kalangan masyarakat.
"Tugas kita adalah meluruskan isu-isu yang memanaskan situasi. Kalau sudah pada tahap membahayakan, ya penegakan hukum harus tegas. Tidak usah melihat itu siapa," tegas Jokowi.
Lebih lanjut, dia juga mengingatkan agar Polri mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Seperti potensi friksi yang bisa saja terjadi, juga harus dapat diperkirakan dan dipetakan.
"Jangan sampai sudah kejadian baru kita bingung mencari air untuk memadamkan. Pencegahan lebih baik dan menyiapkan alternatif solusi," tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan perubahan global yang suka tidak suka akan berdampak terhadap kejahatan yang terjadi.
Pasti kejahatan pun juga akan berubah lebih canggih lagi. Kejahatan siber pasti lebih banyak dari kejahatan-kejahatan biasa. Hal-hal inilah yang harus kita antisipasi," Presiden menegaskan.
Menurutnya, Polri dan jajaran pengamanan terkait harus memahami bahwa kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan negara harus semakin ditingkatkan. Karena faktor keamanan sendiri disebutnya dapat berperan penting dalam proses pembangunan negara ini.
"Stabilitas politik dan keamanan itu akan berpengaruh kepada yang namanya pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perluasan dunia usaha. Semua ini akan berkaitan. Kalau kita tidak memiliki pandangan ke arah itu, bisa kita terjebak hanya kepada rutinitas belaka," ujarnya menjelaskan.
Demikian halnya menjelang pilkada serentak mendatang. Pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga dapat dijadikan pembelajaran tersendiri bagi Polri untuk mampu menangani situasi.
"Saya sudah empat kali yang namanya ikut kontestasi politik. Dua kali di pemilihan wali kota, satu kali di pemilihan gubernur, satu kali di pemilihan presiden. Kontestasi politik ya seperti itu, pasti tensi dan suhu politiknya lebih hangat," ucapnya.
Berdasarkan pengalamannya, menjelang masa-masa itu, suasana memang akan menghangat. Hal itu dapat dimaklumi. Namun, di saat itulah Polri dituntut berperan aktif untuk mengendalikan suasana agar tidak semakin memanas dan menyulut perpecahan di kalangan masyarakat.
"Tugas kita adalah meluruskan isu-isu yang memanaskan situasi. Kalau sudah pada tahap membahayakan, ya penegakan hukum harus tegas. Tidak usah melihat itu siapa," tegas Jokowi.
Lebih lanjut, dia juga mengingatkan agar Polri mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Seperti potensi friksi yang bisa saja terjadi, juga harus dapat diperkirakan dan dipetakan.
"Jangan sampai sudah kejadian baru kita bingung mencari air untuk memadamkan. Pencegahan lebih baik dan menyiapkan alternatif solusi," tandasnya.
(pur)
