IBC Pertanyakan Besarnya Biaya Verifikasi Parpol
Jum'at, 06 Oktober 2017 - 14:27 WIB
IBC Pertanyakan Besarnya Biaya Verifikasi Parpol
A
A
A
JAKARTA - Besarnya biaya verifikasi partai politik (Parpol) yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan verifikasi partai politik (Parpol) baru dipertanyakan Indonesia Budget Center (IBC). Sebab, menurut IBC, anggaran untuk verifikasi Parpol itu bisa lebih efisien.
"Apa sih, biaya apa yang sehingga menimbulkan anggaran yang begitu besar untuk verifikasi Parpol," kata Direktur Eksekutif IBC Roy Salam kepada SINDOnews di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/10/2017).
Dia mempertanyakan apakah sumber daya manusia yang digunakan untuk melakukan verifikasi Parpol itu dari internal KPU.
"Atau sebetulnya berkordinasi dengan lembaga pemerintah yang lain, atau bisa juga dengan NGO-NGO. Jadi sehingga bisa ada efisiensi anggaran," tuturnya.
Menurutnya, anggaran untuk verifikasi Parpol itu bisa lebih efisien jika KPU berkolaborasi dengan pemerintah. "Mengapa bisa sebesar itu. Nah di sini lah dibutuhkan penjelasan yang rinci dari KPU," bebernya.
Dia juga mempertanyakan apakah tidak ada pola atau cara verifikasi lain yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan, namun tetap anggarannya lebih efisien.
"Harusnya kan kalau lihat Undang-undang kan verifikasi ini berlaku adil, baik Parpol yang sudah lama maupun baru itu sama-sama diverifikasi," imbuhnya.
Dirinya berpendapat bahwa pendekatan atau instrumen yang digunakan bisa berbeda. "Misalnya Parpol lama apa sih yang diverifikasi, apakah lebih pada soal melihat masih aktif enggak berkantor di wilayah paling bawah atau tidak sebagai syarat," ungkapnya.
Kemudian, lanjut dia, verifikasi mulai dari tingkat kepengurusan hingga mengecek kantor partai di daerah. "Kalau Parpol lama mengecek keaktifannya. Hal itu bisa aja ketika instrumennya berbeda, bisa juga memangkas anggaran," pungkasnya.
Hal demikian dikatakannya menanggapi penjelasan Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pemilu Lukman Edy di sidang uji materi Undang-undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin.
Dalam sidang itu, Lukman mengatakan bahwa verifikasi faktual terhadap semua Parpol sesungguhnya berimplikasi pada penggunaan anggaran yang sangat besar. Kata Lukman, semakin sedikit Parpol yang diverifikasi, maka semakin baik.
Sebab, penghematannya bisa sampai Rp400 Miliar. Sementara jika semua Parpol diverifikasi menghabiskan anggaran Rp600 miliar.
"Apa sih, biaya apa yang sehingga menimbulkan anggaran yang begitu besar untuk verifikasi Parpol," kata Direktur Eksekutif IBC Roy Salam kepada SINDOnews di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/10/2017).
Dia mempertanyakan apakah sumber daya manusia yang digunakan untuk melakukan verifikasi Parpol itu dari internal KPU.
"Atau sebetulnya berkordinasi dengan lembaga pemerintah yang lain, atau bisa juga dengan NGO-NGO. Jadi sehingga bisa ada efisiensi anggaran," tuturnya.
Menurutnya, anggaran untuk verifikasi Parpol itu bisa lebih efisien jika KPU berkolaborasi dengan pemerintah. "Mengapa bisa sebesar itu. Nah di sini lah dibutuhkan penjelasan yang rinci dari KPU," bebernya.
Dia juga mempertanyakan apakah tidak ada pola atau cara verifikasi lain yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan, namun tetap anggarannya lebih efisien.
"Harusnya kan kalau lihat Undang-undang kan verifikasi ini berlaku adil, baik Parpol yang sudah lama maupun baru itu sama-sama diverifikasi," imbuhnya.
Dirinya berpendapat bahwa pendekatan atau instrumen yang digunakan bisa berbeda. "Misalnya Parpol lama apa sih yang diverifikasi, apakah lebih pada soal melihat masih aktif enggak berkantor di wilayah paling bawah atau tidak sebagai syarat," ungkapnya.
Kemudian, lanjut dia, verifikasi mulai dari tingkat kepengurusan hingga mengecek kantor partai di daerah. "Kalau Parpol lama mengecek keaktifannya. Hal itu bisa aja ketika instrumennya berbeda, bisa juga memangkas anggaran," pungkasnya.
Hal demikian dikatakannya menanggapi penjelasan Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Pemilu Lukman Edy di sidang uji materi Undang-undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin.
Dalam sidang itu, Lukman mengatakan bahwa verifikasi faktual terhadap semua Parpol sesungguhnya berimplikasi pada penggunaan anggaran yang sangat besar. Kata Lukman, semakin sedikit Parpol yang diverifikasi, maka semakin baik.
Sebab, penghematannya bisa sampai Rp400 Miliar. Sementara jika semua Parpol diverifikasi menghabiskan anggaran Rp600 miliar.
(pur)
