Prihatin Banyak Aktivis Terjerat Hukum, ACTA Akan Gugat UU ITE ke MK
Senin, 18 September 2017 - 11:07 WIB
Prihatin Banyak Aktivis Terjerat Hukum, ACTA Akan Gugat UU ITE ke MK
A
A
A
JAKARTA - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) akan mengajukan permohonan uji materi Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Dewan Pembina ACTA, Habiburokhman menyatakan, pihaknya mengaku bakal menggugat ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
Menurutnya, gugatan itu dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap penerapan pasal tersebut yang dinilai telah memakan banyak korban di masyarakat, khususnya kalangan aktivis.
"Prihatin banyak aktivis yang terjerat karena mengkritik di media sosial," kata Habiburokhman dalam keterangan persnya, Senin (18/9/2017).
Habiburokhman yang juga Ketua bidang Advokasi Hukum Partai Gerindra mengatakan, gugatan atau pendaftaran akan dilakukan ACTA sekira pukul 11.00 WIB.
Seperti diberitkan penerapan UU ITE menuai pro kontra di masyarakat. Ada pihak yang menilai penerapan pasal ini efektif untuk mengurangi aksi ujaran kebencian dan fitnah di media sosial.
Sebaliknya, ada pula sejumlah kalangan masyarakat yang menilai penerapan pasal ini akan membungkam iklim demokrasi yang berkembang di Indonesia.
Ketua Dewan Pembina ACTA, Habiburokhman menyatakan, pihaknya mengaku bakal menggugat ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
Menurutnya, gugatan itu dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap penerapan pasal tersebut yang dinilai telah memakan banyak korban di masyarakat, khususnya kalangan aktivis.
"Prihatin banyak aktivis yang terjerat karena mengkritik di media sosial," kata Habiburokhman dalam keterangan persnya, Senin (18/9/2017).
Habiburokhman yang juga Ketua bidang Advokasi Hukum Partai Gerindra mengatakan, gugatan atau pendaftaran akan dilakukan ACTA sekira pukul 11.00 WIB.
Seperti diberitkan penerapan UU ITE menuai pro kontra di masyarakat. Ada pihak yang menilai penerapan pasal ini efektif untuk mengurangi aksi ujaran kebencian dan fitnah di media sosial.
Sebaliknya, ada pula sejumlah kalangan masyarakat yang menilai penerapan pasal ini akan membungkam iklim demokrasi yang berkembang di Indonesia.
(pur)
