Jokowi Tak Ingin Kurangi Kewenangan KPK
Selasa, 12 September 2017 - 20:03 WIB
Jokowi Tak Ingin Kurangi Kewenangan KPK
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin mengurangi kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mantan Wali Kota Solo itu justru menginginkan agar lembaga antikorupsi itu diperkuat. "Tidak ada keinginan dari Presiden untuk mengurangi yang dimiliki oleh KPK," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Pramono menegaskan jika ada kekurangan KPK yang bersifat manajerial dan administratif maka dilakukan perbaikan. Namun perbaikan itu tidak menyangkut kewenangan yang dimiliki KPK.
Hal itu diungkapkan Pramono menyikapi pernyataan Jaksa Agung M Prasetyo yang menyarankan kewenangan penuntutan KPK dikembalikan kepada kejaksaan.
Hal itu berkaca pada sistem pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura. Pernyataan itu diungkapkan M Prasetyo saat melakukan rapat dengan DPR pada Senin 11 September 2017.
Pramono kembali menandaskan semua pihak harus menjaga dan memperkuat KPK. Hal itu, kata Pramono dikatakan Jokowi saat acaar peresmian Tol Mojokerto-Jombang beberapa waktu lalu.
"Dengan demikian sebagai pegangan kita semua adalah apa yang disampaikan Presiden," ucap Pramono.
Terkait apa pun yang nantinya dihasilkan Pansus Angket KPK, Pramono menilai pihaknya melihat pada aspek subtansi dan administrasi manajerial.
Menurut dia, itu sebagaimana yang disampaikan Ketua KPK dalam aspek administrasi perlu diperbaiki.
"Tapi tidak pada kewenangan yang mendasar sehingga dengan demikian bahwa dalam hal ini Presiden tidak ada keinginan sama sekali untuk mengurangi kewenangan KPK. Enggak usah ditafsirkan macam-macam," ungkapnya.
Mantan Wali Kota Solo itu justru menginginkan agar lembaga antikorupsi itu diperkuat. "Tidak ada keinginan dari Presiden untuk mengurangi yang dimiliki oleh KPK," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Pramono menegaskan jika ada kekurangan KPK yang bersifat manajerial dan administratif maka dilakukan perbaikan. Namun perbaikan itu tidak menyangkut kewenangan yang dimiliki KPK.
Hal itu diungkapkan Pramono menyikapi pernyataan Jaksa Agung M Prasetyo yang menyarankan kewenangan penuntutan KPK dikembalikan kepada kejaksaan.
Hal itu berkaca pada sistem pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura. Pernyataan itu diungkapkan M Prasetyo saat melakukan rapat dengan DPR pada Senin 11 September 2017.
Pramono kembali menandaskan semua pihak harus menjaga dan memperkuat KPK. Hal itu, kata Pramono dikatakan Jokowi saat acaar peresmian Tol Mojokerto-Jombang beberapa waktu lalu.
"Dengan demikian sebagai pegangan kita semua adalah apa yang disampaikan Presiden," ucap Pramono.
Terkait apa pun yang nantinya dihasilkan Pansus Angket KPK, Pramono menilai pihaknya melihat pada aspek subtansi dan administrasi manajerial.
Menurut dia, itu sebagaimana yang disampaikan Ketua KPK dalam aspek administrasi perlu diperbaiki.
"Tapi tidak pada kewenangan yang mendasar sehingga dengan demikian bahwa dalam hal ini Presiden tidak ada keinginan sama sekali untuk mengurangi kewenangan KPK. Enggak usah ditafsirkan macam-macam," ungkapnya.
(dam)
