Fraksi PAN Diminta Perjuangkan untuk Batalkan Gedung Baru DPR
Kamis, 07 September 2017 - 15:39 WIB
Fraksi PAN Diminta Perjuangkan untuk Batalkan Gedung Baru DPR
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memperjuangkan pembatalan pembangunan gedung baru DPR dan kenaikan anggaran kunjungan kerja DPR ke luar negeri.
Sikap itu disampaikan mereka saat audiensi dengan jajaran Fraksi PAN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, bahwa pengajuan anggaran pembangunan gedung baru belum merepsentasikan keputusan bulat seluruh fraksi di DPR.
Kata Roy, beberapa fraksi seperti PAN, PPP, Nasdem, PKS, telah menyatakan penolakannya atas rencana pembangunan gedung baru itu dan meminta untuk ditangguhkan. "Bahkan Fraksi PAN tegas menolak," kata Roy.
Dia menambahkan, seharusnya Ketua DPR Setya Novanto menghentikan pembahasan anggaran gedung baru dalam RAPBN 2018, dengan adanya penolakan fraksi itu.
"Melanjutkan pembangunan gedung baru adalah simbol arogansi dan ketidakpekaan DPR terhadap kondisi masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pembangunan gedung baru bakal menyedot APBN sekitar Rp1 triliun. Menurutnya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menyampaikan bahwa anggaran pembangunan gedung baru seolah-olah hanya Rp320 Miliar.
"Namun perhitungan IBC yang menggunakan ukuran yang diatur dalam Perpres Nomor 73 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri PU No: 45 / PRT/ M/ 2007, serta menggunakan referensi lain yang relevan, menunjukkan biaya pembangunan gedung baru bakal menelan anggaran sekitar Rp950 miliar lebih," ungkapnya.
Selain itu Roy menuturkan, kenaikan anggaran pelesiran DPR ke luar negeri tahun 2018 tidak menggambarkan urgensi dan kemanfaatannya terhadap prioritas DPR. "Serta menjurus kepada penghambur-hamburan uang negara dan melukai rasa keadilan rakyat," bebernya.
Sikap itu disampaikan mereka saat audiensi dengan jajaran Fraksi PAN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, bahwa pengajuan anggaran pembangunan gedung baru belum merepsentasikan keputusan bulat seluruh fraksi di DPR.
Kata Roy, beberapa fraksi seperti PAN, PPP, Nasdem, PKS, telah menyatakan penolakannya atas rencana pembangunan gedung baru itu dan meminta untuk ditangguhkan. "Bahkan Fraksi PAN tegas menolak," kata Roy.
Dia menambahkan, seharusnya Ketua DPR Setya Novanto menghentikan pembahasan anggaran gedung baru dalam RAPBN 2018, dengan adanya penolakan fraksi itu.
"Melanjutkan pembangunan gedung baru adalah simbol arogansi dan ketidakpekaan DPR terhadap kondisi masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pembangunan gedung baru bakal menyedot APBN sekitar Rp1 triliun. Menurutnya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menyampaikan bahwa anggaran pembangunan gedung baru seolah-olah hanya Rp320 Miliar.
"Namun perhitungan IBC yang menggunakan ukuran yang diatur dalam Perpres Nomor 73 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri PU No: 45 / PRT/ M/ 2007, serta menggunakan referensi lain yang relevan, menunjukkan biaya pembangunan gedung baru bakal menelan anggaran sekitar Rp950 miliar lebih," ungkapnya.
Selain itu Roy menuturkan, kenaikan anggaran pelesiran DPR ke luar negeri tahun 2018 tidak menggambarkan urgensi dan kemanfaatannya terhadap prioritas DPR. "Serta menjurus kepada penghambur-hamburan uang negara dan melukai rasa keadilan rakyat," bebernya.
(maf)
