Jokowi Diminta Pertimbangkan untuk Reshuffle Kementerian Korup
Rabu, 30 Agustus 2017 - 10:26 WIB
Jokowi Diminta Pertimbangkan untuk Reshuffle Kementerian Korup
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dinilai layak diganti dalam momen reshuffle atau perombakan kabinet. Hal demikian jika faktor korupsi menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam reshuffle kabinet.
Diketahui, anak buah Budi Karya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Antonius Tonny Budiono terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu, terkait kasus dugaan suap.
Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Syaroni mengatakan, reshuffle selama ini dilakukan dengan lebih mempertimbangkan faktor kinerja, target, dan politis.
"Jika korupsi yang dijadikan faktor pertimbangan maka ada menteri yang lebih layak di-reshuffle, misalnya Menkumham (Yasonna Laoly), yang disebut-sebut menerima aliran dana e-KTP," katanya kepada SINDOnews, Rabu (30/8/2017).
(Baca juga: Direktur Penyidikan Ungkap Ada Orang Kuat di KPK)
"Bila faktor jajaran kementerian yang terkena OTT KPK, yang dijadikan pertimbangan, maka Mendes PDTT (Eko Putro Sandjojo), Jaksa Agung (M Prasetyo) dan Menhub (Budi Karya) akan berada dalam daftar yang akan di-reshuffle," imbuhnya.
Adapun Dirjen Hubla Antonius Tonny diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan terkait proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.
Diketahui, anak buah Budi Karya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Antonius Tonny Budiono terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu, terkait kasus dugaan suap.
Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Syaroni mengatakan, reshuffle selama ini dilakukan dengan lebih mempertimbangkan faktor kinerja, target, dan politis.
"Jika korupsi yang dijadikan faktor pertimbangan maka ada menteri yang lebih layak di-reshuffle, misalnya Menkumham (Yasonna Laoly), yang disebut-sebut menerima aliran dana e-KTP," katanya kepada SINDOnews, Rabu (30/8/2017).
(Baca juga: Direktur Penyidikan Ungkap Ada Orang Kuat di KPK)
"Bila faktor jajaran kementerian yang terkena OTT KPK, yang dijadikan pertimbangan, maka Mendes PDTT (Eko Putro Sandjojo), Jaksa Agung (M Prasetyo) dan Menhub (Budi Karya) akan berada dalam daftar yang akan di-reshuffle," imbuhnya.
Adapun Dirjen Hubla Antonius Tonny diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan terkait proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.
(maf)
