Reaksi Istana Sikapi Penangkapan Dirjen Hubla Kemenhub
Kamis, 24 Agustus 2017 - 18:30 WIB
Reaksi Istana Sikapi Penangkapan Dirjen Hubla Kemenhub
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap tangan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Antonius Tonny Budiono. Dia ditangkap KPK karena diduga menerima suap.
Menanggapi peristiwa tersebut, Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP mengaku menyerahkan kepada KPK mengenai proses hukum kasus tersebut.
Johan belum mengetahui apakah Presiden Joko Widodo akan memanggil Menhub Budi Karya Sumadi untuk meminta penjelasan kasus ini.
"Saya kira belum ada informasi itu (Presiden panggil Menhub)," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8/2017). (Baca juga: KPK Tangkap Dirjen Hubla Kemenhub Diduga Terkait Sarana Pelabuhan )
Terkait kasus ini, Presiden Jokowi, kata Johan, sudah berulang kali menyampaikan kepada seluruh kementerian/lembaga non kementerian untuk menjauhi korupsi, menggunakan anggaran secara proporsional dan tidak mencuri uang rakyat.
Menurut dia, tak bisa dipungkiri praktik suap masih sulit dihilangkan. Namun pembenahan terus dilakukan oleh pemerintah agar kasus korupsi bisa diminimalisir.
"Saya kira enggak hanya di Kemenhub kalau bicara soal (korupsi-red) itu," tandas mantan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK ini.
Menanggapi peristiwa tersebut, Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP mengaku menyerahkan kepada KPK mengenai proses hukum kasus tersebut.
Johan belum mengetahui apakah Presiden Joko Widodo akan memanggil Menhub Budi Karya Sumadi untuk meminta penjelasan kasus ini.
"Saya kira belum ada informasi itu (Presiden panggil Menhub)," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8/2017). (Baca juga: KPK Tangkap Dirjen Hubla Kemenhub Diduga Terkait Sarana Pelabuhan )
Terkait kasus ini, Presiden Jokowi, kata Johan, sudah berulang kali menyampaikan kepada seluruh kementerian/lembaga non kementerian untuk menjauhi korupsi, menggunakan anggaran secara proporsional dan tidak mencuri uang rakyat.
Menurut dia, tak bisa dipungkiri praktik suap masih sulit dihilangkan. Namun pembenahan terus dilakukan oleh pemerintah agar kasus korupsi bisa diminimalisir.
"Saya kira enggak hanya di Kemenhub kalau bicara soal (korupsi-red) itu," tandas mantan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK ini.
(dam)
