Insiden Merah Putih Terbalik, DPR Duga Ada Unsur Kesengajaan
Senin, 21 Agustus 2017 - 11:16 WIB
Insiden Merah Putih Terbalik, DPR Duga Ada Unsur Kesengajaan
A
A
A
JAKARTA - Insiden terbaliknya gambar bendera Indonesia di buku panduan Sea Games 2017 di Malaysia menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Kalangan DPR bahkan menyatakan protes terbuka terkait kejadian tersebut.
"Kita protes keras, tidak bisa ini dikatakan sebuah kelalaian," ujar Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii saat dihubungi SINDOnews, Senin (21/8/2017).
Syafii menilai, mustahil bila pihak Malaysia menyatakan ada kekeliruan meletakkan bendera Indonesia. Pasalnya, kata Syafii, event Sea Games adalah even olahraga internasional yang diikuti oleh negara-negara berdaulat.
"Ada unsur kesengajaan menurut saya. Kita harus protes keras," tegas politikus Gerindra ini.
Agar kejadian serupa tidak kembali terulang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia, Syafii mendorong pemerintah untuk meningkatkan wibawa dengan cara menaikkan data beli masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan. Hal itu perlu dilakukan agar Indonesia tak dikenakan sebagai bangsa yang memproduksi tenaga kerja untuk negara tetangga khususnya Malaysia.
"Saat daya beli masyarakat turun lapangan pekerjaan menyempit, pasti akan terus melunturkan kewibawaan bangsa kita di mata bangsa lain," kata Syafii.
"Kita protes keras, tidak bisa ini dikatakan sebuah kelalaian," ujar Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii saat dihubungi SINDOnews, Senin (21/8/2017).
Syafii menilai, mustahil bila pihak Malaysia menyatakan ada kekeliruan meletakkan bendera Indonesia. Pasalnya, kata Syafii, event Sea Games adalah even olahraga internasional yang diikuti oleh negara-negara berdaulat.
"Ada unsur kesengajaan menurut saya. Kita harus protes keras," tegas politikus Gerindra ini.
Agar kejadian serupa tidak kembali terulang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia, Syafii mendorong pemerintah untuk meningkatkan wibawa dengan cara menaikkan data beli masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan. Hal itu perlu dilakukan agar Indonesia tak dikenakan sebagai bangsa yang memproduksi tenaga kerja untuk negara tetangga khususnya Malaysia.
"Saat daya beli masyarakat turun lapangan pekerjaan menyempit, pasti akan terus melunturkan kewibawaan bangsa kita di mata bangsa lain," kata Syafii.
(kri)
