Mendagri Minta KPK Usut Skandal Perizinan Lahan Gambut
Mendagri Minta KPK Usut Skandal Perizinan Lahan Gambut
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan adanya skandal dalam pemberian izin lahan gambut.
Pasalnya, kebakaran hutan selama ini diakibatkan banyaknya permainan izin lahan gambut.
"KPK jangan diam saja, KPK harus kejar siapa yang beri izin tanah gambut itu, siapa yang menikmati tanah-tanah gambut yang enggak benar ini," ujar Tjahjo dalam Rapat Kerja
Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017 di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (3/8/2017).
Dia mengatakan saat ini KPK sedang mengusut skandal izin pertambangan yang tumpang tindih. Setelah sektor pertambangan, Tjahjo berharap KPK langsung mengusut skandal izin lahan gambut.
Menurut dia, banyak pihak yang terlibat dalam skandal izin lahan gambut tersebut. "Siapa yang memberikan izin tanah gambut, siapa yang mengelola, siapa yang mendiamkan, yang menelantarkan, yang menjual belikan, harus diusut. Itu triliun izin lahan gambut itu. Mudah-mudahan KPK akan segera mengurusi ini," tuturnya.
Adapun Rakernas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017 itu dihadiri berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi akademisi, dan kementerian/lembaga terkait.
Pasalnya, kebakaran hutan selama ini diakibatkan banyaknya permainan izin lahan gambut.
"KPK jangan diam saja, KPK harus kejar siapa yang beri izin tanah gambut itu, siapa yang menikmati tanah-tanah gambut yang enggak benar ini," ujar Tjahjo dalam Rapat Kerja
Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017 di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (3/8/2017).
Dia mengatakan saat ini KPK sedang mengusut skandal izin pertambangan yang tumpang tindih. Setelah sektor pertambangan, Tjahjo berharap KPK langsung mengusut skandal izin lahan gambut.
Menurut dia, banyak pihak yang terlibat dalam skandal izin lahan gambut tersebut. "Siapa yang memberikan izin tanah gambut, siapa yang mengelola, siapa yang mendiamkan, yang menelantarkan, yang menjual belikan, harus diusut. Itu triliun izin lahan gambut itu. Mudah-mudahan KPK akan segera mengurusi ini," tuturnya.
Adapun Rakernas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017 itu dihadiri berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi akademisi, dan kementerian/lembaga terkait.
(dam)
Explore More