Resmi Bubarkan HTI, Gerindra Nilai Pemerintahan Jokowi Otoriter
Rabu, 19 Juli 2017 - 12:24 WIB
Resmi Bubarkan HTI, Gerindra Nilai Pemerintahan Jokowi Otoriter
A
A
A
JAKARTA - Tindakan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai sebuah langkah otoriter. Maka itu, tindakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) itu dikritik Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid.
"Saya sangat prihatin dimulainya langkah otoriter oleh sebuah pemerintah Indonesia di era reformasi dan demokrasi, tapi masih melakukan langkah persis seperti langkah pemerintah Indonesia 60 tahun yang lalu, yakni di akhir Orde Lama dan awal Orde Baru," ujar Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Menurut dia, dasar penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas bukan kegentingan yang memaksa. "Tapi memaksakan kegentingan untuk sebuah skenario besar yakni membungkam kelompok-kelompok atau suara-suara kritis yang berlawanan dengan pemerintah," papar wakil ketua Komisi VIII DPR ini.
Kepada semua kekuatan yang benar-benar tulus dan sejati ingin membangun masa depan NKRI yang demokratis, dirinya menyerukan untuk menolak Perppu itu. Sebab, lanjut dia, pembiaran Perppu apalagi diperkuat menjadi undang-undang merupakan sebuah set back pembangunan demokrasi di Indonesia yang sudah dibangun dengan susah dan dengan segala pengorbanan.
"Perppu ini akan memakan korban-korban selanjutnya yakni kelompok-kelompok kritis khususnya yang berbeda pendapat dengan pemerintah," imbuhnya. Kemudian, dia menyarankan kepada ormas korban Perppu itu untuk melakukan langkah-langkah hukum yang fundamental memperjuangkan dan membela haknya.
"Saya sangat prihatin dimulainya langkah otoriter oleh sebuah pemerintah Indonesia di era reformasi dan demokrasi, tapi masih melakukan langkah persis seperti langkah pemerintah Indonesia 60 tahun yang lalu, yakni di akhir Orde Lama dan awal Orde Baru," ujar Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Menurut dia, dasar penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas bukan kegentingan yang memaksa. "Tapi memaksakan kegentingan untuk sebuah skenario besar yakni membungkam kelompok-kelompok atau suara-suara kritis yang berlawanan dengan pemerintah," papar wakil ketua Komisi VIII DPR ini.
Kepada semua kekuatan yang benar-benar tulus dan sejati ingin membangun masa depan NKRI yang demokratis, dirinya menyerukan untuk menolak Perppu itu. Sebab, lanjut dia, pembiaran Perppu apalagi diperkuat menjadi undang-undang merupakan sebuah set back pembangunan demokrasi di Indonesia yang sudah dibangun dengan susah dan dengan segala pengorbanan.
"Perppu ini akan memakan korban-korban selanjutnya yakni kelompok-kelompok kritis khususnya yang berbeda pendapat dengan pemerintah," imbuhnya. Kemudian, dia menyarankan kepada ormas korban Perppu itu untuk melakukan langkah-langkah hukum yang fundamental memperjuangkan dan membela haknya.
(kri)
