Presidential Threshold Diibaratkan seperti Karcis yang Sudah Disobek
Jum'at, 23 Juni 2017 - 12:37 WIB
Presidential Threshold Diibaratkan seperti Karcis yang Sudah Disobek
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat mengibaratkan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) seperti karcis nonton pertandingan bola yang sudah disobek karena sudah dipakai. Sehingga, presidential threshold dianggap tidak layak digunakan untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Maka itu, menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto, yang tepat adalah penghapusan presidential threshold dalam Rancangan Undang-undang tentang Pemilu. "Sekarang ibaratnya kita mau nonton bola, presidential threshold yang ada sekarang ini, 20 persen sudah untuk pertandingan pada waktu itu untuk Pilpres 2014. Ibarat karcis ini sudah disobek karcisnya. Mosok mau dipakai lagi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/6/2017).
Dikatakan wakil ketua DPR ini, menjadi tidak masuk akal secara logika jika masih menggunakan presidential threshold pada pilpres mendatang. Sebab, mulai tahun 2019, pilpres dan pileg digelar bersamaan sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi.
"Sehingga kalau mau ditetapkan presidential threshold itu berapa, karena sekarang parliamentary yang ada ini kan hasil 2014 padahal mau dipakai 2019. Barangkali dicari titik temu mana yang paling tepat, mana yang paling pas," katanya.
Dirinya melihat pemerintah memiliki keinginan yang kuat untuk tetap menerapkan presidential threshold. "Ini menurut saya kita harus betul-betul diperlukan pembicaraan yang kontinyu dalam artian bahwa kita lepaskan semuanya kehendak kita, tapi kita menuju yang terbaik untuk Indonesia ke depan," pungkasnya.
Maka itu, menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto, yang tepat adalah penghapusan presidential threshold dalam Rancangan Undang-undang tentang Pemilu. "Sekarang ibaratnya kita mau nonton bola, presidential threshold yang ada sekarang ini, 20 persen sudah untuk pertandingan pada waktu itu untuk Pilpres 2014. Ibarat karcis ini sudah disobek karcisnya. Mosok mau dipakai lagi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/6/2017).
Dikatakan wakil ketua DPR ini, menjadi tidak masuk akal secara logika jika masih menggunakan presidential threshold pada pilpres mendatang. Sebab, mulai tahun 2019, pilpres dan pileg digelar bersamaan sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi.
"Sehingga kalau mau ditetapkan presidential threshold itu berapa, karena sekarang parliamentary yang ada ini kan hasil 2014 padahal mau dipakai 2019. Barangkali dicari titik temu mana yang paling tepat, mana yang paling pas," katanya.
Dirinya melihat pemerintah memiliki keinginan yang kuat untuk tetap menerapkan presidential threshold. "Ini menurut saya kita harus betul-betul diperlukan pembicaraan yang kontinyu dalam artian bahwa kita lepaskan semuanya kehendak kita, tapi kita menuju yang terbaik untuk Indonesia ke depan," pungkasnya.
(kri)
